Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) bersama 13 Lembaga dan Organisasi Islam melaksanakan Deklarasi Menjaga Kesucian Ramadhan dari Kampanye di Tempat Ibadah dan Politik Uang melalui Gerakan Bersama Pilkada Bersih

Juru bicara perwakilan Lembaga dan Organisasi Islam dari Dewan Masjid Indonesia, H. Bunyam Saptomo mengatakan, “Pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun ini bersamaan dengan bulan suci Ramadhan. Berlangsung dari 15 Pebruari hingga 24 Juni 2018. Bulan suci Ramadhan merupakan momentum penguatan spiritual, moral dan perilaku dalam menyucikan segenap pikiran dan gerakan Islam rahmatan lil’alamin untuk mewujudkan kehidupan berkebangsaan melalui pembangunan demokrasi yang substansial, kata Bunyam

Intensitas kegiatan keagamaan saat bulan suci Ramadhan meningkat, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, antara lain pemberian zakat, infaq dan shodaqoh serta kegiatan ibadah dan keagamaan lainnya, lanjunya.

Sudah ada ketentuan Bawaslu dalam kampanye Pilkada 2018 bahwa Calon dan/atau Tim Kampanye,
relawan, atau pihak lain dilarang yakni :
1. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih baik secara langsung ataupun tidak langsung;
2. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota,
dan/atau Partai Politik;
4. Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan; serta
5. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Meski ketentuan-ketentuan di atas sudah cukup lengkap, tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan kampanye bebas dari pelanggaran. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian Bulan Ramadhan dan sekaligus memperkecil peluang pelanggaran-pelanggaran kampanye agar tercipta Pilkada dan Pemilu yang bersih, berkualitas dan bermartabat, kami mengimbau kepada:

1. Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan setiap orang untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan menaati aturan kampanye dan tidak melakukan aktivitas yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
2. Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan semua pihak menggunakan momentum Ramadhan untuk melakukan pendidikan politik dengan melakukan kampanye Pilkada dan Pemilu sesuatu dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengimbau partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan dan setiap orang untuk tidak memanfaatkan penunaian zakat infak dan shadaqah sebagai sarana kampanye.
4. Untuk menghindari terjadinya potensi politik uang dan/atau kampanye, penunaian ZIS dapat disalurkan melalui lembaga resmi.
5. Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan politik dan setiap orang agar menjaga kesucian tempat ibadah dengan tidak memanfaatkannya sebagai sarana kampanye politik praktis, membagikan bahan dan atau pemasangan alat peraga kampanye.
6. Mendesak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan pencegahan, pengawasan dan penindakan kepada siapa pun yang melakukan pelanggarandalam kampanye Pilkada dan pra kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara tegas dan konsisten.
7. Mengajak masyarakat pemilih untuk berpartisipasi aktif melaporkan setiap pelanggaran politik uang dan/atau kampanye di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya melalui pengawas pemilu

Adapun sejumlah lembaga Islam yang melakukan gerakan ini adalah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Fatayat Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Badan Amil Zakat Nasional.

Selain itu terdapat pula Muslimat Nahdlatul Ulama, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Menindaklanjuti hasil deklasi tersebut, Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam surat edarannya menginstruksikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia dan Ketua Panwaslih Provinsi Aceh untuk menyebarluaskan deklarasi tersebut kepada Organisasi Masyarakat Islam di tingkat Provinsi, menyebarluaskan deklarasi ini melalui website atau media sosial yang dimiliki Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan kepada Panwas Kabupaten/Kota untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan deklarasi ini.

#GerakanBersamaPilkadaBersih

LEAVE A REPLY