PIRU – Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas Kelas II B Piru, memberikan remisi kepada 50 warga binaannya. Remisi diberikan dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 Tahun 2018, yang didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakan serta KEPRES No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Jumlah penerima Remisi Kemerdekaan tahun ini sudah seusai dengan jumlah usulan yang diajukan pihak Lapas Kelas II B Piru kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemesyarakatan Kelas II B Piru Syaiful Sahri.

Ditemui saat Upacara Penurunan Bendera Merah Putih Beliau menambahkan, warga binaan penerima remisi tahun ini telah memenuhi dua persyaratan utama untuk kemudian dapat diusulkan sebagai calon penerima remisi atau pengurangan masa tahanan.

Persyaratan tersebut antara lain, syarat administratif dan subtantif. Syarat administratif itu tentu warga binaan harus memiliki kekuatan hukum tetap atau harus sudah ditetapkan sebagai narapina dan ada vonis eksekusi dengan tengat waktu minimal telah menjalani 6 bulan masa penetapan penahanan, barulah kemudian dapat diberi penilaian.

Syarat subtantif tentunya warga binaan harus berkelakuan baik serta mengikuti semua program pembinaan yang ada selama menjalani masa tahanan.

Beliau melanjutkan untuk lama waktu remisi yang didapat dari ke-50 warga binaan ini bervariasi sesuai penilaian. Paling kecil satu bulan dan yang paling besar lima bulan.

Syaiful dalam harapannya kemudian menyampikan kepada para penerima remisi bahwa, remisi yang merupakan bagian dari penilaian indikator perilaku. Sehingga perlu tetap dipertahankan dan bilamana meraka bebas, apa yang didapat di Lapas sebagai sebuah kawah Candradimuka pembentukan karakter.

“Dia harus keluar paling tidak menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan dapat bermanfaat bagi keluarga, bangsa, diri sendiri dan lingkungan masyarakat sekitar,”Tambahnya.

LEAVE A REPLY