Piru: Untuk memperingati Hari otonomi Daerah yang ke-22 Tahun pada tanggal 25 April 2018, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar upacara dihalaman kantor Bupati,Desa morekau. Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina,SE,M.Si selaku inspektur upacara membacakan amanat menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo.

Upacara yang bertema mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea, SH,MM Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Wakil Bupati SBB menjelaskan bahwa, dalam perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai, begitu juga dengan perjalanan otonomi daerah yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat.  Dimana bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis.

Artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadi transparansi dan partisipasi public sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang dimaknai dengan adanya pelaksanaan implementasi otonomi daerah yang berdasarkan pada aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hokum.

Sementara itu, wujud nawa cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat disetiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hokum, dan partisipatif. Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan public dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.

Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis maka pemerintah telah sedang dan terus melakukan berbagai terobosan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menperjelskan mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan inter pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hokum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana.

Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekomian daerah, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dimana inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah daerah, namun disisi lain inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang

LEAVE A REPLY