Piru- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, telah diberikan kewenangan kepada desa baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan local berskala desa. Pemerintah pusat dan daerahselalu  berupaya untuk peningkatan kapasitas melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dengan itu desa dapat diharapkan meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini dikatakan oleh Asisten III Setda Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Leonard Kakisina ketika membuka kegiatan sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Asisten III juga menyampaikan bahwa Kapasitas desa dalam menjalankan pembangunan dan perspektif desa namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan desa masih memiliki keterbatasan, seperti kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat, kualitas tata kelola desa, atau system pendukung yang mewujudkan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan desa.

Munculnya keterbatasan karena belum adanya keterlibatan semua pihak dalam pendampingan desa sebagai dampak  kualitas perencanaan, pelaksanaan pengelolaannya dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa masih dirasa kurang optimal dan kurang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Apalagi pembangunan di desa masih didominasi 90 % pembangunan infrastruktur  desa, dan belum memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang berdampak pada peningkatan perekomian masyarakat di desa.

“Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi local, kewirausahaan, dan pengembangan sumber daya manusia.” Jelas Kakisina.

Kakisina berharap  dengan adanya pembentukan tim penyedia peningkatan kapasitas teknik desa (P2KTD) dapat berperan aktif dalam memberikan jasa layanan teknis secara lebih berkualitas disetiap pembangunan desa baik di bidang infrastruktur, sarana prasarana, ekonomi local, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga besar harapan bias terwujudnya desa yang mandiri dan inovatif. Pelaku utama PID adalah tim  Inovasi Kabupaten dan Kecamatan, OPD selaku  Pembina PID dan pendamping professional selaku pendamping teknis. Harap kakisina.

Pemateri yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 tersebut yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Mohammad Pelu, S,Pi, Edmondus Serika Tenaga Ahli Madia Managemen Sistim PID (TAM MIS PID) Provinsi Maluku dan Kapala Bidang Analisis Bappeda Kabupaten SBB, Rabin Limahelu,S.Pt.

LEAVE A REPLY