Piru – Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata keloka pemerintah yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintah, menyusun kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang tinggi.

Kepala Dinas Perhubungan Kab SBB, Peking Calling SH dalam sambutannya mewakili Bupati SBB mengatakan bahwa revolusi tekhnologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara salah satunya adalah melalui kegiatan yang sedang kita laksanakan saat ini dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi dan transparansi publik terintegrasi.

Layanan informasi yang berkualitas memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel meningkatkan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk polisi, korupsi dan nepotisme.

Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik, dengan birokrasi yang transparan pemerintah menunjukan keseriusan dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.

LEAVE A REPLY