PIRU – Badan Perencanaan Daerah Kab SBB bersama Badan Perencanaan Daerah Provinsi Maluku, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 bertempat di Ruang Rapat lt 2 Kantor Bupati SBB, Kamis, 16 Mei 2019.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala BAPPEDA Kab SBB yang mewakili Bupati, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Maluku beserta tim, Pimpinan OPD terkait, beberapa organisasi Pemuda dan Organisasi Keagamaan.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Kepala Bappeda Kab SBB, H. Syamsudin Silawane, SH, M.Si, menjelaskan  FGD RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang bertujuan untuk : 1) Memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan dan pembobotan rancangan awal RPJMD Provinsi; 2) Mengidentifikasi permasalahan – permasalahan pembangunan, isu – isu strategis yang ada di Kabupaten/Kota untuk dapat dimasukkan dalam rancangan awal RPJMD Provinsi.

 

Forum FGD yang dilaksanakan di hari ini merupakan wahana antar pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat dari RPJMD Provinsi Maluku sebagai perwujudan dari pendekatan perencanaan yang partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah khususnya di provinsi Maluku.

“Sebagai gambaran umum, dapat saya sampaikan bahwa sesuai PERDA Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022 merupakan RPJMD ketiga dengan visi pembangunan : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya, Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah misi yang ingin dicapai, yaitu : 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa ; 2) meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah) ; 3) mengembangkan  bidang pendidikan yang berkualitas ; 4) mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas ; 5) meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ; 6) memperkuat pembangunan infrastruktur; 7) mengembangkan pembangunan kepariwisataan; 8) memberikan kemudahan berinvestasi”. Urai Kepala Bappeda.

Pada periode tahun 2017 – 2022 masih terdapat permasalahan – permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, diantaranya : 1) peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat belum menunjukan hasil yang maksimal ; 2) masih rendahnya daya saing potensi ekonomi lokal ; 3) belum meratanya  pembangunan infrastruktur, terutama pada daerah – daerah sentra produksi ; 4) masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ; 5) pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum masih lemah

 

LEAVE A REPLY