Piru– Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di bawah kendali Bupati M.Yasin Payapo kembali meraih Opini Dengan Pengecualian (WDP) untuk kedua kalinya. Masih bertahannya SBB pada Opini WDP disebabkan masih banyaknya aset pemkab, baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang perlu ditertibkan, serta pengembalian kerugian negara yang disebabkan pihak ke-3 dan OPD di lingkup Pemkab SBB yang belum tuntas.
Demikian dikatatan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten SBB Drs. Abdullah Fakaubun kepada wartawan di Piru, Rabu (15/7/2020).
Menurutnya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai apabila sistem akuntabilitas pemerintahan sudah memadai, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) harus baik dan patuh terhadap aturan.
“Sistem akuntabilitas kita sudah memadai, SPIP kita pun sudah membaik walaupun masih ada sedikit kekurangan,” katanya.
Namun untuk masalah kepatuhan terhadap aturan, dirinya berharap agar pihak ketiga (kontraktor) maupun dinas/badan pada lingkup Pemkab SBB tidak menabrak aturan dalam melakukan pekerjaannya.
Fakaubun menilai masalah berat yang dihadapi pihaknya yakni pengungkapan temuan BPK yang terbilang cukup banyak.
“Yang paling berat adalah banyaknya temuan BPK, mulai tahun 2006-2016, ” ungkapnya.
Sampai dengan semester ke II (per 31 Desember) 2019, Inspektorat Daerah telah menyelesaikan sekitar 60% temuan itu. Untuk tahun 2020 sendiri ada progres yang ditargetkan, namun bertepatan dengan adanya Covid-19, semua progres itu tidak terinput pada Sistem Penginputan Tindak Lanjut (SPTL) BPK.
“Kita akan kejar ketertinggalan ini,terutama masalah ketekoran kas daerah, karena itu berhubungan dengan pemberian Opini oleh BPK,” tegasnya.
Masalah penyelesaian aset daerah terutama aset tidak bergerak (tanah), Pemkab SBB telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tidak akan membiarkan aset daerah terbengkalai hanya karena ulah oknum-oknum tertentu. Dalam tahun ini, sekitar 200 aset tanah yang belum disertifikasi akan diselesaikan KPK.
Dia menjelaskan, KPK dilibatkan dalam persoalan ini karena SP2D untuk mendirikan bangunan Pemkab SBB itu nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun tidak diakui sebagai aset milik pemkab dikarenakan status tanahnya tidak jelas dan bermasalah. Untuk itu, Pemkab SBB akan menggandeng KPK dalam menyelesaikannya di tahun ini.
“Pak Bupati telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan BPN untuk nantinya bersama-sama KPK menyelesaikan masalah tanah yang carut-marut, dan tahun ini harus selesai,” bebernya.
Seharusnya, sebelum membangun fasilitas milik pemerintah, dilakukan pembebasan tanah terlebih dulu, baik itu berupa hibah dari pemilik tanah maupun dibeli oleh pemkab.
Fakaubun optimis, SBB akan meraih opini WTP pada 2021. “Ditargetkan pada semester II (Desember) nanti semua temuan BPK dapat diselesaikan, demi mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun 2021 nanti, dan saya optimis SBB dapat meraihnya,” Tutup Fakaubun.

LEAVE A REPLY