PIRU. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI , Edison Betaubun dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Lantai III, Kantor Bupati SBB pagi tadi.

Betaubun, selain merupakan Anggota Komisi DPR RI Fraksi Golongan Karya Daerah Pilihan Maluku Periode 2014-2019, beliau juga terpilih dan dipercayakan menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI. Oleh karena itu, sebagai anak daerah, Beliau bertanggungjawab mengawasi Dana Desa di Maluku karena Dana Desa diputuskan oleh Banggar DPR RI berdasarkan usulan Pemerintah.

Dikatakan, Sosialisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini perlu dilakukan karena sudah ada sekitar 10.000 kepala desa yang dilaporkan dan 300 kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyalahgunaan Dana Desa. Pengawasan secara maksimal dan sistematis perlu dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa. Saya ingatkan kepada kepala desa agar hati-hati dalam pengunaan Dana Desa karena fakta yang terjadi Dana Desa yang diberikan tidak sesuai yang dipergunakan. Fungsi pengawasan baik oleh anggota DPRD Kabupaten atau aparat yang berwenang harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran.

Betaubun juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI untuk kehadirannya di Bumi Saka Mese Nusa dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga diharapkan kepada para aparatur desa dapat memahami secara teknis mekanisme pengelolaan Dana Desa agar bisa dipraktekan dalam penggunaan Dana Desa secara tepat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Tahapan Pencairan Dana Desa di Kab. SBB tidak terdapat temuan apapun. Apabila dalam penggunaannya juga sesuai maka saya upayakan adanya peningkatan Dana Desa di Kab. SBB  2019 mendatang, kata Betaubun diakhir arahannya.

 

LEAVE A REPLY