Piru – Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum yang bersih dan kesehatan lingkungan merupakan hal yang mendasar dan menjadi agenda pokok kebijakan pembangunan negara serta komitmen bersama di tingkat Internasional dalam Millenium Development Goals (MDGs). Agar tercapai universal akses pada tahun 2019, dibutuhkan harmonisasi dalam kebijakan dan sinergitas dalam berkoordinasi agar efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tercapai.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Fispra, Bappeda Kabupaten SBB, Abdul Kadir Silehu, SE saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi  Program Pamsimas Tahun 2020 di Kabupaten Seram Bagian Barat siang tadi bertempat di lantai 3 Kantor Bupati.

“Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai dukungan terhadap kewenangan desa khususnya pemenuhan terhadap pengelolaan air minum berskala Desa, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pembinaan kesehatan masyarakat, serta upaya mencapai Universal Akses air minum dan sanitasi tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT, dan Kementerian PPN/Bappenas bersama – sama membangun Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat atau yang disingkat sebagai PAMSIMAS di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang di dukung oleh World Bank” lanjut Silehu.

Sebagai dokumen usulan bagi pelaksanaan program PAMSIMAS, setiap desa yang membutuhkan dukungan terhadap program air minum dan sanitasi wajib menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang merupakan dokumen usulan bagi upaya mewujudkan desa PAMSIMAS.

Dokumen lainnya yang harus disusun oleh calon desa PAMSIMAS adalah PJM Pro Aksi yaitu Program Jangka Menengah Program Air Minum dan Sanitasi. Sehubungan dengab komitmen dari pemerintah desa pada dokumen RKM untuk memberikan kontribusi 10% dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan desa PAMSIMAS melalui APBDes, maka pwmerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan program PAMSIMAS yang tertuang di dalam dokumen PJM Pro Aksi dan RKM ke dalam perencanaan dan penganggaran desa.

LEAVE A REPLY