Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Kepulauan Seram yang meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur menggelar rapat kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring penyelenggaraan program BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Barat diruang rapat lantai dua kantor bupati SBB, jalan Jacobus Puttileihalat, Desa Morekau.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekertaris Daerah SBB Mansur Tuharea, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten SBB, Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang BPJS Maluku M Saleh Afif Bakri, Kepala Kantor Cabang perintis Kepulauan Seram Iddial Chaniago.

Menurut Kepala kantor Cabang Perintis Kepulauan Seram Iddial Chaniago kepada wartawan mengatakan, kegiatan Rapat BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan bersama dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan program BPJS Ketenagakerjaan bisa dijalankan secara baik di kabupaten SBB kepada para pegawai yang sekarang belum terkafer untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila ada pegawai yang nantinya mengalami resiko kecelakaan dan meninggal dunia, mereka sudah dilindungi dan dilayani dengan baik oleh BPJS.

Katanya pula, dengan dilaksanakan kegiatan rapat kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring penyelenggaraan program BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Barat agar pemerintah Kabupaten SBB sendiri dapat mengetahui tugas, fungsi dan peranan BPJS Ketenagakerjaan di tengah-tengah masyarakat.

Lanjutnya, kegiatan rapat kerjasama operasional telah dilakukan pada dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Banda dan Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara di Kabupaten Seram Bagian Barat ini merupakan yang terakhir untuk BPJS Cabang Kepulauan Seram di Tahun 2017.

Sementara itu, Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Maluku M Saleh Afif Bakri dalam materinya mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Hukum Publik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan program jaminan social ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hasil tua dan jaminan pensiun.

Untuk itu, manfaat yang diterima oleh pegawai non PNS (Honorer) di Kabupaten SBB jika sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah mendapatkan kepastian perlindungan social berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dapat menjamin masa depan pekerja dan keluarganya dari resiko-resiko social.

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah solusi dari resiko yang kemungkinan terjadi pada pekerja, seperti kecelakaan yang terjadi saat bekerja, penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan dan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris pekerja. Ungkapnya.

LEAVE A REPLY