Piru – Bertempat di lantai 3 Kantor Bupati SBB, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab SBB, siang ini menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan dan Aset Daerah. Turut hadir pada acara pembukaan ini, Ibu Nunung ( staf Ahli Menteri Dalam Negeri RI ) dan Ibu Amanah dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, para camat se Kab SBB, Para Kasubag Perencana dan Keuangan, Bendahara dan pengurus barang di masing – masing OPD.

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan perundang – undangan ini merupakan salah satu fungsi pembinaan dari Menteri Dalam Negeri terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sosialisasi ini sebagai upaya untuk menginformasikan dan meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar lebih baik dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Bupati Seram Bagian Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Drs Achiles Siahaya, Aj.Ak saat membuka acara dimaksud.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintaj Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terampil dan siap pakai dalam mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku,sebavai solusiuntuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di internal perangkat daerah.

Staf Ahli Bupati saat memukul tifa sebagai tanda dibukanya acara sosialisasi didampingi Narasumber, Asisten 1 dan Kepala BPKAD

Mencermati perubahan regulasi peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terus mengalami perubahan oleh karena masih dijumpao berbagai hambatan dan kelemahan selama ini, serta semakin ketatnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah agar dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh seluruh perangkat daerah. Diharapkan nantinya opini penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah yang selam ini oleh BPK dengan “tidak menyatakan pendapat (disclemer)” dapat diperbaiki.

Pemaparan Materi oleh Ibu Amanah dari Ditektorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

LEAVE A REPLY