Piru-Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan daerah tentulah memerlukan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bersumber dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi/Lembaga yang ada di daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam pasal 31 menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan oleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat inilah maka, bertempat di Gedung Sekaya Maritim Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat (Kab. SBB), Badan Pusat Statistik (BPS) SBB menyelenggarakan Fokus Group Discoussion (FGD) Pembahasan Data Publikasi Daerah Dalam Angka Kab. SBB Tahun 2019 pada Rabu (31/07/2019).

Kegiatan ini mengundang perwakilan dari OPD/Instansi/Lembaga yang ada di Kab. SBB yang hadir sebagai peserta diskusi dan kajian dalam FGD ini.

Peserta Kegiatan FGD yang berasal dari OPD/Instansi/Lembaga yang terkait.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala  BPS Kab. SBB Ibu Juliana Marlissa. Dalam wawancara dengan media ini beliau menyampaikan “Kegiatan ini bertujuan mengudang OPD/Instansi/Lembaga terkait untuk memfinalisasi data sektoral yang sudah kita kumpulkan dari masing-masing OPD/Instansi/Lembaga ini sebelum nanti Data Publikasi Daerah Dalam Angka dirilis”.

Publikasi Daerah Dalam Angka merupakan referensi atau sumber informasi bagi Pemerintah Daerah dan Steakholders lainnya dalam merumuskan berbagai program pembangunan. Dengan data yang akurat tentu akan berguna bagi peningkatan kualitas perencanaan yang tentunya akan semakin baik jika didukung dengan data yang berkualitas.

Marlissa kemudian menambahkan, “Disini kita berdiskusi, mengkaji, melihat lagi konsistensi datanya, sebelum data ini di rilis agar tidak dualisme data, katakan sebagai begitu”.

“Data Publikasi Daerah Dalam Angka ini sendiri terdiri dari data Primer dan Data Sekunder. Dimana data Primer adalah data yang kami BPS sendiri hasilkan melalui survei yang kami laksanakan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang kami kumpulkan dari OPD/Instansi/Lembaga terkait”.

Sebagai sumber data sekaligus pengguna Data Publikasi Daerah Dalam Angka, sudah seyogyanya para OPD/Instansi/Lembaga terkait harus memberikan perhatian dan dukungan penuh agar data yang dihasilkan akurat, konsisten dan Up to date.

“Data sekunder yang kita kumpulkan ini tidak serta merta kita publikasikan, tapi kami juga mengamati apa ada yang musti dikonfirmasi balik ke OPD/Instansi/Lembaga ini. Nah, lewat forum FGD ini kita diskusikan lagi dan konfirmasi lagi untuk disingkronisasikan, agar seperti saya sampaikan tadi tidak terjadi dualisme data di masyarakat. Di BPS lain di OPD/Instansi/Lembaga lain lagi”, ujar beliau.

Kepala kantor BPS SBB Ibu Juliana Marlissa.

Marlissa lalu berkeluh-kesah, “Kami mengundang 24 OPD/Instansi/Lembaga terkait, tapi yang hadir kurang lebih 55 persen saja. Padahal kami berharap mereka dapat hadir, agar apabila ada data yang perlu kami konfirmasi terkait bidang kerja meraka, dapat diberikan respon balik oleh mereka”

Untuk menindaklanjuti OPD/Instansi/Lembaga yang tidak hadir pada kegiatan ini, BPS akan berinisiatif untuk langsung turun ke mereka untuk melakukan koordinasi terkait singkronisasi data ini. Karena menurut Marlissa, Data Publikasi Daerah Dalam Angka untuk Kab. SBB akan resmi dirilis pada tanggal 17 Agustus 2019 ini.

Dalam harapannya Marlissa mengatakan, “Saya berharap OPD/Instansi/Lembaga ini agar responsif dan memahami bahwa data yang mereka kumpulkan ke kami itu meraka juga yang gunakan. Sehingga mereka juga harus memberikan data ke BPS dan datanya juga bukan data yang asal-asalan tapi merupakan data yang akurat dan valid agar tidak ada dualisme. Jangan sampai data yang diberikan ke BPS lain ke lembaga survei lain diberikan data yang berbeda”.

LEAVE A REPLY