Piru – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Tim Peneliti Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura menggelar kajian kesatuan hukum adat bertempat di aula lantai 3 Kantor Bupati, Jumat pagi.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menetapkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati SBB Drs M. Yasin Payapo, MPd mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat pada umumnya merupakan masyarakat adat yang mendiami tiga batang air (Eti, Tala dan Sapalewa), dan Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa. Kesatuan – kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.  Di lain pihak terdapat desa administratif yang menempati wilayah – wilayah ulayat dan hukum adat sebagai akibat perkembangan dan kemajuan masyarakat yang juga harus diperhatikan hak asal – usul dan kepentingan masyarakat setempat.

Payapo menjelaskan bahwa otonomi negeri sebagai otonomi bawaan dan otonomi desa administratif sebagai otonomi yang diberikan, hendaknya dikembangkan untuk kepentingan masyarakat administratif yang tidak terlepas dari kendala pemerintah negeri adat sepanjang menyangkut kepentingan nasional yang harus dilaksanakan.

Hasil konsultasi publik ini akan digunakan lsebagai bahan yang akan dikaji, dianalisis secara komprehensif oleh lembaga/institusi yang telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga lahir sebuah rekomendasi sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan daerah kedepan.

LEAVE A REPLY