Piru: Bupati Seram Bagian Barat Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd membuka secara resmi Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK RI Tingkat Kabupaten Seram Bagian Bagian Barat Tahun 2019 di gedung Hatutelu Kota Piru.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bpk. Nasmifida dan staff, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. J.M. Rotasouw, Plh. Sekda SBB Din silawane,SH, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemkab SBB, Para Camat Se Kabupaten SBB dan Seluruh Kepala Desa atau Penjabat Desa se Kabupaten SBB.

Dalam sambutannya Bupati SBB, Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd mengatakan, Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang digelar saat ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mengetahui berbagai hal terkait penggunaan uang Negara dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Disamping itu akan memberikan dampak yang positif bagi para birokrat untuk dapat bekerja secara berdayaguna serta terhindar dari perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan daerah yang dalam jangka panjang dapat menciptakan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat.

Lanjutnya, untuk kita ketahui bahwa dari tahun 2006 sampai 2016  hutang daerah untuk negara sebesar 75 Milyar lebih dan ini merupakan hutang daerah yang harus dikembalikan kepada Negara untuk itu Pemerintah daerah harus memiliki strategi dalam rangka mengurangi dan menyelesaikan hutang tersebut.

Hal ini diawali dengan beberapa tahapan diantaranya harus adanya rapat pengawasan intern terhadap jumlah angka keuangan per OPD, makanya diharuskan bagi setiap OPD segera memasukan nama-nama yang telah disampaikan baik itu kadis, dan pegawai yang telah menciptakan utang daerah kepada Negara sebab merekalah yang harus bertanggungjawab terhadap utang-utang tersebut.

“Hasil temuan BPK dari tahun 2006 sampai tahun 2016 dan jika ada juga temuan BPK pada tahun 2017 dan 2018 maka harus segera ditindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ini.” Tegas Bupati.

LEAVE A REPLY