Piru – Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo menghadiri dan membuka kegiatan sosialisasi pnyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui alokasi tanah objek reforma agrarian (TORA) tahun 2020 di lantai tiga kantor bupati Seram Bagian Barat.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, pemerintah daerah sangat berapresiasi dan menyambut baik terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi di saat ini, yang digagas oleh tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, karena kegiatan seperti ini jarang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian perlu adanya kegiatan sosialisasi bagi semua komponen masyarakat di bumi saka mese nusa, sebab kegiatan sosialisasi ini, akan berdampak luas dan bermanfaat bagi kita semua.

“Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi semua warga bangsa, termasuk kita semua yang berada di tanah air indonesia, lebih khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat dalam undang-undang dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Itu berarti bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam saja, namun memiliki nilai sejarah, ekonomis, dan sosial budaya serta religius,
untuk itu perlu dijaga demi keutuhan bersama dan rekatan persatuan dan kesatuan yang kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat”, kata Bupati.

Lanjutnya, Pertambahan penduduk akan selalu mengikuti deret ukur namun, tidak dibarengi dengan adanya pertambahan luasan tanah. dalam hal ini ketersedian tanah selalu bersifat tetap atau statis, sedangkan pertambahan penduduk selalu bersifat dinamis, dengan demikian permasalahan lahan atau
ketersedian lahan akan selalu berkorelasi dengan pertambahan penduduk, karena di atas tanah atau lahan orang akan selalu melakukan aktifitas dan interaksi sosial, sehingga pasti akan, berbagai fenomena sosial. Banyak masyarakat kita terpaksa menempati dan atau menguasai lahan-lahan yang pada dasarnya berstatus kawasan hutan, karena adanya tekanan dan kebutuhan tanah yang tidak terelakkan.

Hal ini dikarenakan kultur masyarakat kita yang kental dengan nuansa agraris yang tidak memberikan pilihan kepada mereka untuk beralih ke mata pencaharian lain. Tidaklah mengherankan jika di mana-mana timbul konflik penguasaan lahan hutan atau yang kita kenal dengan konflik tenurial antara masyarakat dan pemerintah atau negara.

Selain itu adanya ketersediaan lahan atau tanah yang terbatas menyebabkan banyak petani
tidak mengelola lahan garapan sendiri namun hanya mengelola lahan garapan orang lain dengan status sebagai petani penggarap. Menyadari kenyataan ini maka pemerintah pusat kembali melanjutkan program land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar untuk seluruh rakyat di tahun 2020, dengan arah kebijakan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah
nasional (rpjmn) tahun 2015-2019 dan dilanjutkan pada rpjmn periode 2020-2024 dengan program
aksiredistribusi aset demi pembangunan berkeadilan dengan langkah “mempercepat pelaksanaan redistribusi asset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/ asset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi”.

Untuk itu, dalam mendukung upaya percepatan reforma agraria ini, pemerintah pusat telah menerbitkan instrumen pendukung berupa peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian tanah dalam kawasan hutan (ptkh) yang merupakan bukti kehadiran, komitmen serta keberpihakan pemerintah terhadap rakyat melalui upaya penyelesaian persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

“Penyelesaian Persoalan ini tentunya dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab kawasan hutan yang akan dilepas adalah kawasan hutan yang masih,
dalam tahap penunjukan kawasan, mengingat pembangunan daerah harus tetap menjaga keseimbangan aspek lingkungan guna mempertahankan keberadaan sumber daya hutan yang berkelanjutan sebagai sistem penyangga kehidupan sosial dan alam, semesta. Pelaksanaan kegiatan
sosialisasi ini, dilakukan dalam rangka menyelesaikann dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan, serta menyelesaikan konflik tenurial yang selama ini masih terjadi”tegas Bupati.

Bupati meminta kepada anggota tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (ptkh) adalah merupakan unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi penataan ruang, lingkungan hidup, kantor pertanahan kabupaten, camat dan kepala desa untuk bersungguh-sungguh mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Terdapat lokasi penggunaan lahan seperti; pemukiman, fasilitas umum, serta fasilitas sosial lainnya, maupun lahan garapan berupa lahann pertanian, pekebunan yang tidak terdata, sehingga tidak terselesaikan dengan program percepatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan program ini hanya dapat dilaksanakan sekali untuk setiap kabupaten. Pinta Bupati SBB

LEAVE A REPLY