Piru-Bupati Seram Bagian Barat Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd berkesempatan membuka dengan resmi kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Percepatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokunmen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berlangsung di Aula pertemuan kantor Bupati SBB.

Bupati SBB Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd dalam sambutannya mengatakan, Dinamika regulasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah telah banyak berubah yang harus disesuaikan dan diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah dengan diterbitkannya  Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengeloaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah telah membawa perubahan yang mendasar terhadap pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dengan konsep satu data satu sistem melalui kebijakan penerapan sistem aplikasi SIPD kemendagri.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kemendagri telah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan dan pemberian, kode serta penamaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara sistematis. Kemudian dikeluarkannya kembali keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 sebagai tindaklanjut dari pasal 6 dan lampiran huruf A permendagri 90 tahun 2019” jelas Bupati.

Katanya pula, Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk mendukung sistem informasi pemerintahan daerah dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam menyikapi regulasi yang ada, kita telah melakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan berdasarkan RKPD tahun 2021 dengan menggunakan kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020, hal ini untuk memastikan agar konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tetap terjaga.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap implementasi regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah banyak mengalami perubahan serta meberikan edukasi dalam pengoperasian aplikasi SIPD tersebut”. Tutup bupati.

LEAVE A REPLY