Piru, Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo,M.Pd berkesempatan membuka dengan resmi Pembekalan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 di aula pertemuan lantai tiga kantor bupati SBB.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD SBB Drs. J Rutasouw, Sejumlah Anggota DPRD SBB, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat se kecamatan SBB, Para nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah Subdit Perencanaan Anggaran Daerah dan sejumlah pegawai lingkup Pemkab SBB.

Dalam sambutannya bupati SBB menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dengan harapan pengelolaan keuangan daerah khususnya utuk tahun 2019 dapat lebih transparan dan akutabel serta  dapat membangun kemitraan yang lebih baik lagi antara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan DPRD sehingga upaya peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahtraan masyarakat di bumi saka mese nusa dapat terwujud dengan baik.

“Menyingkapi berbagai permasalahan yang sering kita jumpai dalam proses penyususan APBD, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu maksud dan tujuan penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat terkait dalam penyusunan dan penetapan APBD yang sesuai dengan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan  kebijakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusnan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi dan pelaporannya semaksimal mungkin harus lebih focus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah dan indicator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini pemeriksaan BPK sesuai laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa kualitas hasil pemeriksaan belum memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan Predikat opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) Sehingga kedepan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memperoleh predikat WDP dan ditingkatkan menjadi WTP.” Ucap Bupati.

Katanya pula, penetapan APBD Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2018 yang belum tepat waktu pada akhir Desember 2017 sesuai siklus penyusunan APBD diharapkan kedepan seiring dengan kegiatan pembekalan ini, penyusunan dan penetapan APBD TA. 2019 Kabupaten SBB dapat selesai tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 30 November 2018. APBD sebagai salah satu instrument penting dalam menggerakan perekomian daerah meupun nasional, maka disamping pentingnya pemahaman peran APBD dalam konteks pembangunan daerah perlu juga penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dengan demikian terjadi sinergitas dan singkronisasi kebijakan dan program daerah dengan kebijakan dan program nasional.

Untuk itu, Bupati berharap lewat kegiatan pembekalan tersebut dapat memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD TA. 2019 secara subtansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat secara khusus kepada TAPD Kabupaten SBB untuk mendorong mempercepat penetapan APBD dengan memperhatikan jadwal dan tahapan proses yang ada, yang tentunya mendapat dukungan penuh oleh DPRD Kabupaten SBB.

LEAVE A REPLY