Bupati saat membacakan LKPJ Tahun 2018 pada Rapat Paripurna I DPRD Kab SBB

Piru – Paripurna I masa Sidang II tahun 2019 dengan agenda Penyerahan LKPJ Tahun 2018, dilaksanakan oleh DPRD Kab SBB yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kab SBB pada Selasa, 21 Mei 2019.

Ketua DPRD Kab SBB, Drs Julius Hans Rutasouw dalam pidato pimpinan dewan ketika membuka rapat Paripurna ini mengatakan bahwa kewajiban bagi Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. “Atas dasar itu DPRD akan menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan, maka sesuai tata tertib DPRD akan melakukan pembahasan secara internal dalam bentuk rapat – rapat kerja dengan pihak eksekutif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan hasil pembahasan LKPJ ini akan dimuat dalam keputusan DPRD melalui rapat paripurna, dalam bentuk rekomendasi dan pokok pikiran diatas, yang berisi catatan – catatan, saran, masukan dan himbauan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan agar lebih bersih, berwibawa, serta akuntabel” jelas politisi partai Demokrat ini.

Sementara Bupati Seram Bagian Barat, M.Yasin Payapo,  M.Pd dalam penyampaiannya, menyadari sungguh bahwa sepanjang kepemimpinan di Tahun 2017, belum semua harapan dan kebutuhan masyarakat Kab SBB dapat dipenuhi. Walaupun demikian, pada tahun kedua kepemimpinan ini untuk periode 2017 – 2022 akan tetap berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini.  Derap pembangunan Kab SBB saat ini, masih berada dalam proses pengembangan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis multidimensi yang berkepanjangan serta fluktuasi kondisi makro ekonomi yang belum stabil. Selain itu, juga sangat diwarnai oleh kondisi transformasi politik pasca amandemen UUD 1945, yang berimplikasi terhadap perubahan berbagai regulasi di tingkat pusat, yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perlu disadari bahwa kita masih dihadapkan pada masalah kerusakan lingkungan hidup, akibat rendahnya kepastian dan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, sehingga masih sering terjadinya bencana alam terutama banjir diwaktu musim hujan.

Dalam kondisi sosiopolitik dan ekonomi daerah yang demikian, maka berbagai program kerja pemerintahan daerah sepanjang tahun 2018 sebagai kelanjutan dari program 5 tahun yang telah dilaksanakan dengan sekuat tenaga, guna meningkatkan berbagai agenda kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam paripurna ini  di paparkan secara umum kinerja pemerintah daerah melalui penggambaran pada aspek pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan infrastruktur serta keaejahteraan masyarakat daerah . Keseluruhannya akan bermuara pada perwujudan tata pemerintahan yang semakin baik dan bersih (good governance and clean government).

Semangat untuk menerapkan asas – asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan  dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Didalamnya terikat pada 7 asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni asas kepastian hukum, tata tertib penyelenggaraan negara, yang berorientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas serta akuntabilitas.

Terkait dengan kedudukan Bupati sebagai Kepala Daerah, baik pada Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun penggantinya, Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menempatkan tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah otonom. Dalam implementasinya, tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah Otonom, belum ditopang oleh ketegasan dalam alokasi anggaran. Hal lainnya terkait dengan revitalisasi kinerja pada aspek pemerintahan berkaitan dengan reformasi birokrasi. Paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, menempatkan kesejajaran peran antara pilar pemerintahan, swasta serta kelompok masyarakat yang terorganisasi. Aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas sejalan dengan pengangkatan pegawai baru. Upaya peningkatan profesionalisme tersebut, terus dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal jabatan serta pendidikan teknis substansif. Terlihat dari upaya pada jenjang pendidikan S1 dan S2 melalui jalur izin belajar, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Pengendalian keseimbangan antara kebutuhan kualifikasi kompetensi aparatur daerah dengan minat mengikuti pendidikan formal melalui jalur izin belajar, terus dilakukan secara cermat dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang makin akuntabel, menuntut sinergitas antara regulasi, program kerja serta harmonisasi kepemimpinan antar pimpinan daerah di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Untuk itu upaya penyelarasan dan penyempurnaan regulasi daerah, terutama pada penetapan APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah telah ditempuh untuk pelaksanaan ketiga perda tersebut, yang pelaksanaannya telah diberlakukan sejak Tahun 2007 namun belum memberikan kontribusi yang signifikan.

 

 

LEAVE A REPLY