Piru. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Maka,  pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat kerja pemerintahan kecamatan dan desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 dilantai tiga kantor Bupati jalan Jacobus Puttileihalat, Desa Morekau.

Bupati Seram Bagian Barat. Drs. Moh Yasin Payapo.M.Pd dalam sambutannya mengatakan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma dalam konteks nasional sehingga penyelenggaraan pemerintah berubah dari sistem sentralistik kearah penyelenggaraan pemerintahan

yang lebih demokratis. Perubahan yang mendasar tersebut semakin memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan mengembangkan kreatifitas dalam mensejaterahkan kehidupan masyarakat.

Katanya pula, lembaga pemerintahan perlu dibenahi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih fleksibel dan terstruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta transparansi dalam sistem pengelolaan anggaran.

“Untuk itu, bupati berharap kepada aparat di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa apabila di dalam menyingkapi berbagai persoalan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan harus senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat, disamping itu pula Bupati Seram Bagian Barat memberi perintah kepada camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Seram Bagian Barat agar segera menyiapakan rencana Dena pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi yang terdapat pada daerahnya masing-masing sehingga bersama-sama dengan pemerintah daerah yakni Dinas terkait melakukan tinjauan lapangan guna melihat potensi-potensi tersbut sehingga kedepan potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Mengharapkan Dena Tersebut sudah berada di meja beliau paling lambat satu minggu dari rapat ini jumat 6/10/2017 sehingga kedepan Bupati dapat mengambil langkah guna menyikapi hal dimaksud.” harap Bupati Seram Bagian Barat.

LEAVE A REPLY