Kairatu: Pemerintah Desa Hatusua melaksanakan Musrembang Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan program APBDes Hatusua 2020. Kegiatan yang berlangsung di gedung kantor Balai Desa Hatusua di buka secara resmi oleh Camat Kairatu M. Sapry Tutupoho.SE.

Penjabat Kepala Desa Hatusua Ny.Heddy Linda Hattu.S.Pd, yang dalam sambutannya menyampaikan atas berkat kasih karunia Tuhan telah menghentar semua yang hadir guna berfikir dan merancang segala kepentingan Desa guna pembangunan Desa ke depan. Musyawarah kegiatan Desa yang di lakukan saat ini adalah merupakan kegiatan rutin Desa setiap tahun yang merupakan implamentasi dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 118 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa yang mana pada point ke -7 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang di sebut dengan Musyawarah Antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.

Lanjut penjabat, musyawarah ini di selenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh APBD, serta swadaya masyarakat. Desa Hatusua pada beberapa bulan berjalan yang sudah telah di laksanakan sebuah kegiatan musyawarah Desa guna menggali gagasan dan ide – ide serta berbagai usulan.

Sehingga tepatnya pada minggu 24/11/2019 ini Musrembang di laksanakan guna menetapkan program prioritas usulan – usulan tersebut yang akan di danai lewat ADD atau DD untuk di jadikan program kerja Desa Hatusua di tahun 2020 nanti. Kata Heddy

Sementara itu, Camat Kairatu M.Sapry Tutupoho.SE  dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi musrembangdes Hatusua mengatakan bahwa satu agenda penting dalam proses perencanaan di tingakat Desa,

“Ini adalah sebuah proses penetapan perencanaan terakhir di tingkat Desa yaitu Musyawarah Desa. Jika di lihat dari siklusnya maka kita masih terlalu jauh dari Siklus yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, seharusnya musrembang ini sudah berjalan sejak bulan Agustus 2019 lalu, inipun baru yang pertama kali di lakukan oleh Desa Hatusua dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Kairatu”. Ungkap Tutupoho

Untuk itu program perencanaan desa harus disesuaikan dengan pagu indikatif yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, akibat tidak sesuai siklus maka dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa belum jujur dalam pengelolaan ADD dan DD,

“Saya ingatkan selaku Camat kepada semua Penjabat Kepala Desa saat dalam pertemuan bahwa kehadiran Penjabat Desa di Kecamatan adalah selaku Aparatur Sipil Negara atau PNS, yang di berikan kepercayaan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk menjadi Penjabat Kepala Desa.

Untuk itu, dengan adanya MusrembangDes Hatusua ini saya berharap semua yang terlibat agar dalam proses penetapan perencanaan pengelolaan sampai pada pertanggung jawabannya harus sesuai dengan prosedur. Karena itu menjadi dasar untuk nantinya di pakai oleh Raja atau kepala Desa Devinitif. Tegas Camat.

LEAVE A REPLY