Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Seram Bagian Barat, Henry Mandaku mengatakan bahwa dalam melakukan Pergeseran Anggaran untuk Tanggap darurat Covid-19 Kepala Daerah mempunyai Kewenangan lakukan pergeseran tanpa Persetujuan DPR.

Hal tersebut disampaikan Mandaku diruang kerjanya, pada Jumat (17/4) menyusul ramainya diperbincangkan nitizen seolah Pemerintah Kabupten dalam menetapkan anggaran tanggap darurat tidak melalui pembahasan dengan DPR.

“Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, terutama Pasal 28, Poin 9 bahwa Kepala Daerah berhak melakukan Perubahan APBD tanpa Persetujuan DPRD”, ungkap Mandaku.

Meskipun begitu Mandaku menegaskan bahwa Sebagai Mitra, Pemerintah Daerah akan tetap melakukan konsultasi atas pergesaran APBD dengan pihak DPRD SBB.

“Sebagai Mitra Pemerintah, Pemda tetap akan melakukan konsultasi dengan DPR untuk selanjutnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggaran”, ujar Mandaku

Kabag Humas tersebut menambahkan bahwa sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2020 diintruksikan agar Pemerintah Daerah mempercepat Refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, sedangkan Permendagri No 20 tahun 2020 mengamanahkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi penularan Covid 19 dengan memprioritaskan penghunaan APBD.

“Semua itu sementara kita lakukan dan Proses pergeseran yang direncanakan Pemerintah SBB sebanyak 50 Milyar itu sudah hampir pada tahap finalisasi baik itu tahap revisi maupuan pada tahap perincian kebutuhan untuk penanganan Covid-19”, kata Mandaku.

LEAVE A REPLY