DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat  terdiri dari :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  • Seksi Identitas Penduduk
  • Seksi Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk
  1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  • Seksi Kelahiran dan Kematian
  • Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan
  1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  • Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Data dan Inovasi Pelayanan
  • Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

  • Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategik bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. penyelengaraan upaya peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  5. penyelenggaraan Pendaftaran perpindahan penduduk antar negara;
  6. penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan sipil;
  7. penyelenggaraan Pengumpulan data kependudukan;
  8. penyelenggaraan Pemanfaatan database kependudukan kabupaten seram bagian barat;
  9. penyelenggaraan Penyusunan profile kependudukan kabupaten seram bagian barat;
  10. penyelenggaraan Pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran dinas;
  11. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
  12. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan Pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran di lingkungan dinas kepedudukan dan pencatatan sipil;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai Fungsi :
  1. pelaksanaan Penyusunan dan Perumusan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di sekretariat dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah/nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. pelaksanaan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik dibidang kesekretariatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;
  3. pengkoordinasian penyusunan program kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten seram bagian barat;
  4. perumusan program pembinaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
  6. penyelengaraan layanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan dilingkugan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. penyiapan bahan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesektariatan;
  8. perencanaan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja sekretariat;
  9. pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  10. penyusun laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
  2. menyusun program dan rencana kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja kegiatan;
  4. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
  5. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan;
  6. menyusun rencana anggaran kegiatan dinas kesehatan bersama subbagian/seksi terkait dalam lingkup dinas kesehatan;
  7. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatn sipil;
  1. mengumpulkan, mengola dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program secara integrasi dengan bidang- bidang;
  2. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan serta urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  2. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di subbagian program dan keuangan;
  4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat satuan;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

  • Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan perpindahan penduduk antar negara, provinsi, dan kabupaten di kabupaten seram bagian barat;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi :
  1. penyusunan, perencanaan dan pengembangan bahan kebijakan teknis program/kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang mengacu pada rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan identitas penduduk;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk;
  5. penyelenggaraan kebijakan teknis pendaftaran penduduk ;
  6. penyelenggaraan kebijakan dan perpindahan penduduk antar negara;
  7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
  8. pelaksanaan pelayanan perpindahan penduduk antar negara;
  9. pelayanan pendataan pengungsi dan penduduk rentan;
  10. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, penyusunan dan fasilitasi bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja Seksi Identitas Penduduk;
    2. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada seksi Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk;
    3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    4. menyiapkan bahan penyusunan kebijkan teknis/program kerja dibidang penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan surat keterangan lainnya dari kabupaten, kecamatan, desa;
    5. melaksanakan pelayanan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu indentitas anak dan surat keterangan lainnya dari kabupaten, kecataman, desa;
    6. merekapitulasi dan melaporkan hasil cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan surat keterangan lainnya dari kabupaten, kecataman, desa;
    7. melaksanakan koordinasi administrasi pelayanan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu indentitas anak dan surat keterangan lainnya dari kabupaten, kecataman, desa;
    8. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis administrasi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu indentitas anak dan surat keterangan lainnya dari kabupaten, kecataman, desa;
    9. melaksanakan fasilitasi, edukasi dan sosialisasi tentang administrasi kependudukan;
    10. melaksanakan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
    11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi identitas penduduk; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standaro perasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
    4. mengkoordinasikan pindah datang penduduk dalan satu desa, antar desa dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten;
    5. melaksanakan pelayanan pendataan pengungsi dan penduduk retan;
    6. melaksanakan pelayanan permohonan pindah datang antar kabupaten dalam satu provinsi;
    7. melaksanakan pelayanan permohonan pindah datang antar provinsi dalam wilayah Indonesia;
    8. melaksanakan Pelayanan Permohonan Perpindahan penduduk antar negara;
    9. memproses penerbitan surat pindah datang penduduk;
    10. melaksanakan pengelolaan data hasil pendaftaran pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
    11. melaksanakan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
    12. melaksanakan pembinaan teknis sumber daya manusia pengelola pelayanan pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pindah datang dan pendataan penduduk; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

  • Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan pelayanan umum di bidang pencatatan sipil dalam melaksanakan pencatatan peristiwa penting;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pelayanan pencatatan sipil;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pelayanan Pencatatan sipil;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelahiran dan kematian;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  5. pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian;
  6. pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian;
  7. pelaksanaan pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta;
  8. pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan
  9. pembinaan dan pelayanan Pencatatan Sipil dalam system administrasi kependudukan;
  10. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, penyusunan dan fasilitasi bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Kelahiran dan Kematian;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada seksi Kelahiran dan Kematian;
  4. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan kegiatan;
  5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pencatatan dan kelahiran dan kemantian;
  6. memberikan informasi/penjelasan kepada pemohon mengenai prosedur pencacatan kelahiran dan kematian;
  7. melaksanakan pelayanan permohonan pencatatan kelahiran dan kematian dari tingkat kebupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
  8. melaksanakan fasilitasi, edukasi dan sosialisai tentang administrasi pencatatan sipil;
  9. melaksanakan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
  10. merekapitulasi dan melaporkan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
  11. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi Kelahiran dan Kematian;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
  2. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan;
  4. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, perubahan status anak dan perubahan status kewarganegaraan serta pencatatan peristiwa penting lainnya;
  5. melaksanakan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
  6. merekapitulasi dan melaporkan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi Kelahiran dan Kematian;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

  • Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan pelayanan data dan informasi kependudukan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependuduk, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dalam melaksanakan penyuluhan, pengelolaan teknologi informasi kependudukan dan pengelolaan data pencatatan sipil;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tata kelola, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  5. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  6. pelaksanaan pengolahan data kependudukan;
  7. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan database kependudukan;
  8. pelaksanaan penyusunan profile kependudukan;
  9. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  4. melaksanakan Pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;
  5. memberikan petunjuk Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
  6. mengkaji ulang sistem pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  7. melaksanakan Pengawasan pengelolaan data kependudukan;
  8. monitoring evaluasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  9. menyusun data kependudukan;
  10. merancang penyediaan data dan informasi profile penduduk;
  11. menyajikan dan diseminasi informasi penduduk;
  12. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  13. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Tata Kelola, Sumber Daya Manusia dan Komunikasi, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Tata Kelola, Sumber Daya Manusia dan Komunikasi;
  1. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan;
  1. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  1. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tata kelola infrastruktur, jaringan komunikasi kependudukan;
  2. mengembangkan system informasi administrasi kependudukan;
  3. mengkaji ulang sistem pemanfaatan dan pengelolaan peralatan dan jaringan data kependudukan;
  4. melaksanakan pengelolaan database kependudukan dan pencatatan  sipil;
  5. melaksanakan pemeliharaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi database kependudukan sampai ke kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk dan pembangungan replikasi data kependudukan.
  6. melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sistem database;
  7. membina dan mengembangkan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  8. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Tata Kelola, Sumber Daya Manusia dan Komunikasi; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah.

  • Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliaanya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaanya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.