DINAS KOMUNIKASI

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat, membawahi: Sub bagian Umum dan Kepegawaian; Sub bagian Program dan Keuangan;
  3. Bidang Pengelolaan dan Informsi membawahi: Seksi Pengelolaan Opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah; Seksi pengembangan dan penguatan askes intranet
  4. Bidang Layanan: Seksi layanan data center, Seksi statistik
  5. Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Daerah membawahi: Seksi penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, Seksi persandian daerah.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
 
TUGAS dan FUNGSI
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pasal 3
  • Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian , Statistik dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;
  3. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  5. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  6. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
  7. Pelayanan terhadap permohonan informasi sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
  8. Pengembangan dan pemelliharaan e-goverment di lingkungan pemerintah daerah;
  9. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika;
  10. Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
  11. Pelaksanaan pengamanan informasi dan berita sandi;
  12. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian dan telekomunikasi ;
  13. Penyelenggaraan kesekretarian dinas komunikasi dan informatika;
  14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugan dan fungsinya;

Pasal 4

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di sub bagian umum dan kepegawaian;
  4. Menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
  5. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
  6. Menyelenggarakan pelayanan adminstrasi, kehumasan dan keprotokolan;
  7. Melaksanakan urusan rumah tanngga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
  8. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas komunikasi dan informatika;
  9. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
  10. Melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
  11. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  12. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program sub bagian program dan anggaran;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan pubilk di sub bagian program dan anggaran
  4. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
  5. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
  6. Mengumpulkan,mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
  7. Menyusun program kegiatan dan rencana anggaran dinas komunikasi dan informatika;
  8. Melaksanakan adminstrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
  9. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas komunikasi dan informatika;
  10. Menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
  11. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas komunikasi dan informatika;
  12. Menyusun laporan pertanggungjawab atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada sub bagian program dan keuangan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 
Bidang Pengelolaan dan Informasi
Pasal 5
  • Bidang Pengelolaan dan Informasi Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagaian Tugas Dinas Yang Meliputi Perencanaan, Pengembangan, Penyiapan Perumusan Kebijakan Teksnis Pengelolaan, Opini, Aspirasi Publik, Pendukung Kebijakan Nasional dan Daerah;
  • Bidang Pengelolaan dan Informasi mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengelolaan dan bidang informasi;
  2. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan dan informasi ;
  3. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan opini, aspirasi publlk dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah;
  4. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan penguatan akses intranet;
  5. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
  6. Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang e-goverment;
  7. Perekomendasian nama domain dan sub domain bagi kepentingan seluruh perangkat daerah dan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Perekomendasian hosting starup publik di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan dan informas; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

  • Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi Pendukung Kebijakan Nasional Dan Daerah, mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan
  3. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasinal dan daerah;
  4. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasinal dan daerah ;
  5. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publlik seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan publik dan daerah ;
  6. Membuat konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah berdasarkan prioritas kampanye ;
  7. Membuat konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas kampanye;
  8. Merncang strategi komunikasi melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah ;
  9. Membuat konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi /media internal ;
  10. Merencanakan pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media pemda dan non pemda berdasarkan strategi kominikasi ;
  11. Mengelola opin, aspirasi publik, pelayanan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
  12. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan suvervisi pengelolaan opini, aspirasi piblik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah
  13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah ;
  14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengembangan dan Penguatan Akses Internet  :
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengembangan daan penguatan akses internet ;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan ;
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengembangan dan penguatan akses internet ;
  4. Menyusun konsep pengembangan layanan portal kabupaten, menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesui ketentuan yang berlaku;
  5. Menganalisis nama domain dan sub domain bagi kepentingan seluruh perangkat daerah;
  6. Merancang system telekomunikasi bagi seluh perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. Merancang konsep pengembangan Aplication Program Interface (API) bagi kepentingan perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Melaksanakan pengembangan Aplication Program Interface (API) bagi kepentingan perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku ;
  9. Menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola e-Goverment;
  10. Menyusun bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang e-Goverment;
  11. Mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan internet bagi sluruh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Merencanakan keamanan informasi perangkat daerah;
  13. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan, pengawas dan penyuluhan; dan
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 
Bidang Layanan
Pasal 7
  • Bidang Layanan Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Kepala Dinas Dalam Menyusun Bahan Kebijakan Teknis, Menyiapkan Rumusan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Di Bidang Layanan e-Goverment dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Layanan melaksanakan fungsi :
  1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang layanan;
  2. Pelaksanaan upaya peningkatan peleyanan publik di bidang layanan;
  3. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi layanan data center;
  4. Pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Seram Bagian Barat;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang layanan; dan
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

  • Seksi Layanan Data Center melaksanakan tugas :
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja layanan data center;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi layanan center;
  4. Menyusun hasil pengumpulan pendapat masyarakat;
  5. Melaksanakan pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan;
  6. Merencanakan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik
  7. Menganalisis pendokumentasian dan pengklasifikasian;
  8. Mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan data center, disaster recovery center dan TIK pemerintahan daerah;
  9. Memferifikasi hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh perangkat daerah dan instansi lainnya;
  10. Mempromosikan keamanan informasi perangkat daerah dan instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Merancang konsep pengembangan analisis kapasitas data sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Menyusun bahan kerja TIK antara pemerintah dengan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan smart city;
  13. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengamanan; dan
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Statistik melaksanakan tugas;
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi statistik;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi statistik;
  4. Menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey di daerah;
  5. Mengkoordinasi kebutuhan survey dengan instansi terkait;
  6. Melaksanakan survey statistik di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
  7. Melaksanakan desiminasi hasil survey kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
  8. Menyusun laporan akhir pelaksanaan survey di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dalam bentuk dokument
  9. Mempresentasikan hasil survey di bidanng ekonomi, politik, hukum dan HAM kepeda pemerintah daerah;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.
 
Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya
Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Daerah
Pasal 9
  • Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Daerah Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Sebagian Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Persandian Daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah;
  2. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah;
  3. Pelaksanaan perencanaan , pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi daerah;
  4. Pelaksanaan perencanaan, pembinaaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi persandian daerah;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi, dan persandian daerah; dan
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

  • Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi penguatan kapasitas usmber daya teknologi informasi dan komunikasi;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
  4. Mengembangkan penguatan hubungan dengan media ( media Relation)
  5. Membuat konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
  6. Merancang keamanan informasi perangkat daerah dan instansi lain sesuai kebutuhan;
  7. Menangani insident keamanan informasi perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Merancang konsep pengembangan bisnis proses re-engineering lintas perangkat daerah dan lintas instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pencegahan dan penyuluhan; dan
  10. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi persandian daerah mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi persandian daerah;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publlik di seksi persandian daerah;
  4. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat daerah;
  5. Menyusun konsep kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh lembaga sandi negara;
  6. Melaksanakan kegiatan tata pemenuhan kompetensi SDM sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh lembaga sandi negara dan pelaksanaan jabatan fungsional di bidang persandian;
  7. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi atau  ( security awareness ) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan peran.
  8. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian di daerah;
  9. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada setiap perangkat daerah;
  10. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian dengan berpedoman pada peraturan yang telah di tetapkan oleh lembaga sandi negara;
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada pengendalian, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok komunikasi dan informatika;

Pasal 12

  • Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional di tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.