DINAS KOPERASI DAN UKM

STRUKTUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat, membawahi : Sub bagian Program dan Keuangan;  Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pemberdayaan, perlindungan koperasi, pengembangan usaha mikro dan transmigrasi, membawahi :   Seksi Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;   Seksi Kelembagaan, dan Usaha Koperasi;     Seksi Transmigrasi
  4. Bidang Penilaian Kesehatan KSP/SUP, membawahi :    Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP;     Seksi Penilaian Kesehatan USP dan KSP
  5. Bidang Izin USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :  Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;     Seksi Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP
  6. Kelompok Jabatan Fungsional

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA DINAS 

  • Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
  • Untuk melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan transmigrasi;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan transmigrasi;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil, menengah dan transmigrasi;
  4. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan transmigrasi;
  5. pelaksanaan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan wilayah kabupaten;
  6. pelaksanaan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
  7. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
  8. penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
  9. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian;
  10. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  11. pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
  12. perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
  13. pelaksanaan manajemen adminsitrasi kedinasan; dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan adminsitrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat Dinas menpunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelola dan pengendalian adminsitrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis adminsitrastif kepada kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah dan transmigrasi;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas : dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Sub bagian program dan Keuangan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program subbagian perogram dan keuangan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan palayanan publik di subbagian program dan kuangan;
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
    5. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    6. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
    7. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
    8. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    9. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja satuan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
    10. menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanan perubahan anggaran;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi;
    12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelengaraan kegiatan pada subbagian program dan anggaran dan keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Sub bagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan admisnitrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan dinas;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaran rapat dinas;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melasanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN KOPERASI, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN TRANSMIGRASI

  • Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi, Pengembangan Usaha Mikro dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dalam mengkoordinir, membimbing, memonitoring, mengevaluasi pemberdayaan, perlindungan, pengembangan koperasi, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (UMKM), dan mengkoordinasikan perencanaan, pembangunan pengembangan transmigrasi;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pemberdayaan, perlindungan koperasi, pengembangan usaha mikro dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pemberdayaan, perlindungan koperasi, pengembangan usaha mikro dan transmigrasi;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan, perlindungan koperasi, pengembangan usaha mikro dan transmigrasi;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi ;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan, usaha koperasi dan data;
  5. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi transmigrasi;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan, perlindungan koperasi, pengembangan usaha mikro dan transmigrasi; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi;
  2. menyiapkan bahan koodinasi penyusunan program kegiatan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan data;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pemberdayaan, dan perlindungan koperasi;
  4. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  5. mengembangkan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
  6. merencanakan program revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;
  7. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  8. merancang akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri;
  9. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
  10. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Kelembagaan, dan Usaha Koperasi, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi kelembagaan, usaha koperasi;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi kelembagaan, usaha koperasi;
    4. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
    5. menyusun konsep pengembngan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
    6. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
    7. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
    8. mengelola data kelembagaan, usaha koperasi;
    9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanan tugas pada seksi kelembagaan, usaha koperasi; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Transmigrasi, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi transmigrasi;
    2. menyiapkan bahan koodirnasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi transmigrasi;
    4. menyusun bahan rencana kawasan transmigrasi di daerah kabupaten;
    5. menyusun bahan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah;
    6. menyusun bahan pengurus hak pengelolaan;
    7. menyusun bahan pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi di daerah;
    8. menyusun rancangan perpindahan transmigrasi dari kabupaten ke provinsi;
    9. menyusun rancangan perpindahan transmigrasi dari kabupaten ke satuan permukiman;
    10. menyusun bahan penempatan transmigran di satuan permukiman;
    11. menyusun kebutuhan pengembangan masyarakat transmigrasi, dibidang ekonomi, social budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan disatuan permukiman pada tahap kemandirian;
    12. menyusun bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian;
    13. menyusun bahan pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
    14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi transmigrasi; dan
    15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENILAIAN KESEHATAN KSP/SUP

  • Bidang Penilaian Kesehatan KSP/SUP mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam mengkoordinasikan pemeriksaan, pengawasan, verifikasi, pembinaan KSP/USP yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten seram bagian barat;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Penilaian Kesehatan KSP/SUP menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Penilaian Kesehatan KSP/SUP;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Penilaian Kesehatan KSP/SUP;
  3. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP;
  4. pengkoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
  5. pemverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
  6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainya;
  7. peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
  8. peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
  9. pengkoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pijam; yang akurat;
  10. Pemverifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam;
  11. penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
  12. pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam;
  13. pengkoordinasian pelaksaaan penilaian kesehatan KSP dan USP
  14. pengkoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  15. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP koperasi;
  16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi evaluasi, monitoring, pelaporan USP/KSP;
    2. menyiapkan bahan koodinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi evaluasi, monitoring, pelaporan USP/KSP;
    4. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan, kepatuhan, USP, Penilaian Kesehatan USP/KSP dan Penerapan Sanksi Koperasi;
    5. menganalisa data dan jumlah koperasi yang akurat;
    6. menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
    7. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
    8. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi, evaluasi, monitoring, pelaporan USP/KSP; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Penilaian Kesehatan USP dan KSP, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi penilaian kesehatan USP dan KSP;
    2. menyiapkan bahan koodirnasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penilaian kesehatan USP dan KSP;
    4. memverifikasi data penilaian kesehatan KSP dan USP;
    5. menyusun data kesehatan KSP dan USP;
    6. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP Koperasi;
    7. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi penilaian kesehatan USP dan KSP; dan
    8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG IZIN USP/KSP, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

  • Bidang Izin USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam melaksanakan penerbitan izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam, pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang keanggotaan dalam daerah kabupaen seram bagian barat.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud ayat (1) bidang Izin USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Izin USP/KSP, pengawasan dan pemeriksaan;
    2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Izin USP/KSP, pengawasan dan pemeriksaan;
    3. pengkoordinisasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
    4. pengkoordinisasian dan penyelenggaraan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam;
    5. pelaksanaan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
    6. pemverifikasi  dan mengkoordinasi bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
  • pengkoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
  1. pemverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
  2. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang izin USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Seksi Pengawasan dan pemeriksaan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi pengawasan dan pemeriksaan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengawasan dan pemeriksaan;
    4. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
    5. menganalisis data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
    6. merencanakan dan menyusun bahan verifikasi kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam;
    7. mengkoordinir upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
    8. merancang dan merencanakan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam;
    9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengawasan dan pemeriksaan; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP;
    4. menganalisis, merancang, dan menentukan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
    5. merencanakan dan merancang kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam;
    6. merencanakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam;
    7. menyusun bahan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
    8. menyusun bahan, membuat konsep, mengkaji ulang konsep, dan menentukan kebijakan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah.
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.