PIRU- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat bersama tim ahli kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD 2017 Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya Dr. N. Siahaya,M.Si, Dr. F.Latumahina, S.Hut,MP, Dr. A.Wakano, Dr.N.Elake,M.Si, Dr.P.Kunu. MS, P Ririmase,SP.M.Sc, Ir. Y Wattimury,M.Sc dan Dr.A. Kabakoran, M.Si. menggelar Focus Group Discission penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017 dilantai tiga gedung kantor bupati.

Peserta dalam kegiatan  Focus Group Discission tersebut melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda dengan membahas instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup menurut UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam beberapa pasal diantaranya pasal 14: salah satu instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pasal 15; yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS, mekanisme KLHS.

Pasal 16 yang berbunyi muatan kajian KLHS, pasal 17 Hasil KLHS sebagai dasar untuk KRP, wajib memperbaiki KRP, segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi, pasal 18 melibatkan pemangku kepentingan, dan pasal 19 yang memuat setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Hal ini bertujuan agar peserta Focus Group Discission mampu melakukan kajian untuk mendorong pemerintah dalam merumuskan kebijakan, rencana atau program tertentu agar dapat menyelesaikan suatu persoalan tertentu atau mampu mengangsipasi persoalan di masa mendatang.

Pola penyelenggaraan kajian sepert ini akan lebih efekif bila diikuti pengaturan kelembagaan dan pengorganisasian yang jelas, yang antara lain mencakup adanya mekanisme untuk memverifikasi hasil-hasil KLHS inisiatif, adanya mekanisme untuk menyalurkan usulanusulan dari hasil KLHS kepada instansi/lembaga yang tepat • adanya mekanisme untuk mengintegrasikan hasil-hasil KLHS ke dalam KRP formal (misalnya RTRW baru) sebagai bentuk mekanisme kelembagaan diatas diselenggarakan atas dasar prinsip dan asas.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY