DINAS LINGKUNGAN HIDUP

STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  1. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, membawahi :
  • Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  • Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
  1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
  • Seksi Pengelolaan Sampah;
  • Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
  • Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  • Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

 

TUGAS POKOK DAN  FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

  • Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lingkungan hidup.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala dinas lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi di bidang lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
  4. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
  5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
  6. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup;
  7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  8. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
  9. pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup;
  10. pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
  11. pengawasan dan koordinasi dalam rangka konservasi sumber daya alam;
  12. pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  13. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  14. penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam;
  15. pengelolaan sampah moderen yang berdaya guna;
  16. pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengelolaan limbah tinja dan limbah B3;
  17. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
  18. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan dinas lingkungan hidup;
  19. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup; dan
  20. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumatanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan dinas lingkungan hidup.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat dinas mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan Penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dan anggaran dinas Lingkungan Hidup;
  3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
  4. perumusan program pembinaan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dinas;
  5. penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  6. pelaksanaan layanan umum dan kepegawian, perencanaan dan keuangan di lingkup dinas Lingkungan Hidup;
  7. pengkoordinasian penyusunan perencanaan SAKIP, LKPJ, LPPD dan SOP/SPM/SKM dinas Lingkungan Hidup;
  8. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan administrasi rapat serta protokoler;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan ;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
    2. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumber daya aparatur, analisis jabatan dan perencanaan diklat dilingkungan dinas lingkungan hidup;
    3. menyusun Standar Operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan dinas;
    5. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, penyediaan informasi, dokumentasi hukum dan administrasi rapat dinas serta protokoler;
    6. melaksanakan keamanan dan ketertiban lingkup dinas;
    7. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
    8. melaksanakan operasionalisasi pemanfaatan asset termasuk kendaraan dinas dan pemeliharaannya;
    9. melaksanakan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dinas;
    10. melaksanakan distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
    11. mengumpulkan, menginventarisasikan dan memelihara data perlengkapan dinas;
    12. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi : pengusulan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan daftar urut kepangkatan, bezeting pegawai negeri sipil dan sumpah janji pegawai negeri sipil serta data kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
    13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian Umum dan kepegawaian;
    14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :
    1. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan dan perumusan program kerja dinas;
    2. mengidentifikasi potensi sumber daya Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan perencanaan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup;
    3. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta menyajikan data informasi sektor Lingkungan Hidup;
    4. menyiapkan data/informasi yang diperlukan bagi pihak lain yang membutuhkan;
    5. menyusun dan menyiapkan RKA dan DPA PD dinas Lingkungan Hidup;
    6. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
    7. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    8. menetapkan jadwal pencairan anggaran atas kebutuhan kegiatan bidang-bidang terkait;
    9. mengelola penatausahaan keuangan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
    10. melaksanakan tugas-tugas verifikasi keuangan dinas Lingkungan Hidup;
    11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;
    12. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH

  • Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
  • Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi perencanaan  dan  kajian  dampak  lingkungan,   mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  4. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  5. menyiapkan bahan dalam penyusunan dokumen RPPLH;
  6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  8. menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  9. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  10. menyiapkan bahan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  11. menyiapkan bahan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
  12. menyiapkan bahan penyusunan NSDA dan LH;
  13. menyiapkan bahan penyusunan status lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
  14. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  15. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan KLHS kabupaten;
  16. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  17. memfasilitasi pembinaan penyelengaraan KLHS;
  18. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
  19. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
  20. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (amdal dan UKL-UPL);
  21. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  22. menyiapkan bahan rekomendasi teknis di seksi kajian dampak lingkungan;
  23. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan; dan
  24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
    4. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
    5. melakukan penelaahan dan verifikasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
    6. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
    7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; dan
    8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

  • Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengelolaan sampah;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengelolaan sampah;
    4. menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
    5. menyusun bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
    6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sesuai norma, standart, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah;
    7. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
    8. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
    9. melaksanakan pembinaan pendaurulang sampah;
    10. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
    11. mengelola fasilitas pendaurulangan sampah;
    12. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
    13. melaksanakan kegiatan pemilihan pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
    14. melaksanakan pembangunan, penyediaan, perawatan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah tinja;
    15. menyiapkan pengelolaan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sampah serta pengelolaan limbah tinja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    16. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan limbah tinja;
    17. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan limbah tinja;
    18. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain maupun stakeholder dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah tinja;
    19. menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah tinja;
    20. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah dan limbah tinja yang melibatkan stakeholder;
    21. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengelolaan sampah maupun limbah tinja yang diselenggarakan oleh swasta;
    22. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengelolaan sampah;
    23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas;
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
    2. menyiapkan bahan koordirnasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik  di seksi limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
    4. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengelolaan limbah B3;
    5. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
    6. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
    7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
    8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

  • Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta pemeliharaan lingkungan hidup.
  • Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
    2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan;
    4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
    5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
    6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standart operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
    4. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
    5. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, penghentian dan cara lain yang sesuai) sumber pencemar institut dan non institut;
    6. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai) sumber pencemar institusi dan non institusi;
    7. menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;
    8. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
    9. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
    10. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
    11. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
    12. menyiapkan bahan rekomendasi teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiata;
    3. menyusun standart operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
    4. melaksanakan pemantauan kualitas air;
    5. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
    6. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
    7. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
    8. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
    9. melaksanakan penyediaan, perawatan dan pengembangan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
    10. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
    11. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
    12. melaksanakan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan;
    13. melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi penghentian, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai;
    14. menyiapkan bahan rekomendasi teknis di seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
    15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
    16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas lingkungan hidup.

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas lingkungan hidup.
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.