Piru-Dinas Pariwisata dan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar pelatihan berbasis ” Manejemen Pengelolaan Momestay/Pondok Wisata (Daknon Fisik Kemenpar/Bekraf Tahun 2020 yang berlangsung aula penginapan Mentari Piru.

Kegiatan yang di buka oleh Sekretaris Daerah Mansur Tuharea, SH diikuti oleh para pelaku usaha homestay yang berada di Kota piru dan wilayah-wilayah pariwisata yang berada di Kabupaten SBB.

Dalam sambutannya Tuharea menegaskan pentingnya usaha wisata dalam menghadirkan pendapatan daerah dimana pendapatan daerah itu sangatlah penting bagi sebuah daerah otonom baru. Peningkatan asli daerah itu juga merupakan dorongan untuk para pelaku usaha, yang mana dapat memaksakan cara mereka guna peningkatan usahanya, dalam bentuk jenis usaha di bidang Pariwisata dan lainnya. Tutur Tuharea

Sementara itu dalam materi yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. Paulus C. Pical dititik beratkan pada pendapatan daerah tentunya bertolak dari pajak dan restribusi pendapatan yang dihasilkan dari sector wisata.

Katanya pula, potensi tersebut sejak 2019 itu kita sudah mencoba membuat semacam penilitian guna menilai atau menghitung seberapa besar pajak restribusi daerah namun di katakannya itu secara bertahap karena kemampuan pendataan. Tetapi setelah diestimasi ternyata potensi daerah sesuai dengan kewenangan daerah ada 11 jenis pajak dan beberapa jenis restribusi sehingga kita akan menggali sumber – sumber potensi tersebut. Tutur Pical yang mana sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2019 bahwa itu perlu di bagi.

“ Potensi itu perlu di gali seperti halnya itu di dapat dari pendapatan daerah sendiri misalnya mentalitas kerja, sumber daya manusia, perangkat – perangkat keras kerja seperti aturan – aturan sehingga itu perlu di benahi secara interen dari dalam, bahkan dari luar. Masyarakat belum paham apa arti pendapatan daerah, sehingga perlu lagi adanya edukasi dan sosialisasi karena masih minim wawasan terkait pendapatan daerah sehingga masyarakat perlu menyadari akan hal tersebut wajib pajak.

Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yan Soukota. S.Sos. M.Si saat di wawancarai mengatakan kegiatan ini sesuai juknis dari kementrian pariwisata karena kegiatan tersebut di danai dari Daklum fisik yang bersumber dari Kementrian Pariwisata. Juknis itu yakni jumlah pesertanya, penentuan nara sumber, dan yang paling penting adalah tujuan dari kegiatan tersebut.

“Harapan dengan adanya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas baik dari pengelola, pemilik, ataupun calon pengelola agar nantinya kedepan dapat meningkat jadi pengusaha, dan itu ada dalam usaha Pariwisata. Kami selaku Dinas Pariwisata masih memiliki banyak sekali kelemahan, yang mana terkait dengan bagaimana mengelola sebuah usaha, karena itu di lihat dari sumber pendapatan Daerah”. Harap Soukota

Ditambah pula bahwa dari sisi pariwisata masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yakni baik itu dari sisi usaha pariwisatanya, dukungan anggarannya sebagai topangan, dan sarana prasarannya sehingga perlu didorong pariwisata itu berbasis masyarakat, karena infestasi besar itu akan sulit kita harapkan. Tutup Soukota

LEAVE A REPLY