DINAS PEKERJAAN UMUM

STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Susunan Organisasi  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub bagian Program dan Keuangan
  1. Bidang Sumber Daya Air  membawahi :
  • Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  • Seksi Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan;
  1. Bidang Bina Marga, membawahi :
  • Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
  • Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan
  1. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, membawahi :
  • Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
  • Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Permukiman dan Jasa Konstruksi
  1. Bidang Penataan Ruang, Membawahi:
  • Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang
  • Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang
  1. Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PU DAN PR

  • Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  3. pengelolaan teknis Perizinan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. penyelenggaraan Upaya peningkatan pelayanan publik dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  7. pelaksanaan Administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan adminstrasi umum dan kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan, ketatalaksanaan, inventarisasi, keprotokolan dan kerumahtanggan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
    1. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan keuangan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
    3. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
    4. pengordinasian dan konsultasi peningkatan kapasitas manajerial dan teknis aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. pengoordinasian dan konsultasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan;
    6. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    7. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, program dan administrasi keuangan;
    8. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokoleran;
    9. pengelolaan penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPT;
    10. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan Dinas; dan
    11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan funsinya.
  • Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
    2. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
    3. mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. menyusun rencanan pengembangan sumber daya Manusia Aparatur dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. memfasilitasi pembuatan sarana Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    6. mengkoordinasi dan mengkonsultasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
    7. menyiapkan bahan data kelembagaan, analisis jabatan dan tatalaksana;
    8. menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan perlengkapan kantor;
    9. melaksanakan distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
    10. melaksanakan penatausahaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
    11. melaksanakan pelayanan kehumasan dan penyajian informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    12. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, protokoler, ketentraman dan ketertiban;
    13. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
    14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
    1. menyusun rencana kegiatan sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan keuangan;
    2. menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
    3. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. melaksananakan penyusunan administrasi rencana program/ kegiatan/anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    5. menyusun laporan kerja dinas meliputi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
    6. melaksanakan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung yang diajukan oleh pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang  yang diajukan Bendahara Pengeluaran Serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
    7. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
    8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pembukuan, Perhitungan Anggaran, Verifikasi serta Teknis Pelaksanaan Administrasi Keuangan sesuai peraturan Perundang-undangan;
    9. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa Laporan Bulanan Surat Pertanggungjawaban dan Tahunan Meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG  SUMBER DAYA AIR

  • Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengoordinasian pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang Pengembangan Sumber daya air, meliputi sungai, pantai, irigasi dan rawa serta air minum, dan air limbah.
  • Dalam melaksanakan Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi :
  1. penyusunan rencana Program Kebijakan Dibidang Sumber Daya Air;
  2. penyusunan program pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, pada wilayah sungai, rawa, pantai dan irigasi serta permukiman;
  3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Sumber Daya Air;
  4. penyusunan dokumen perencanaan teknis, desain pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, pantai dan jaringan irigasi serta pengelolaan air minum dan air limbah;
  5. pengelolaan sumber daya air meliputi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
  6. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  7. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
  8. pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan irigasi;
  9. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, pantai dan jaringan irigasi;
  10. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, pantai dan jaringan irigasi;
  11. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah dan jaringan irigasi; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana program kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi;
  2. menyusun rencana program kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  3. menyusun rencana program kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
  4. melaksanakan kebijakan program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi;
  5. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan di seksi perencanaan sumber daya air;
  6. menyusun rencana teknis pembinaan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem air limbah domestik, keterpaduan program, evaluasi dan manajemen mutu;
  7. melaksananakan pengelolaan rencana sistem informasi dan data sumber daya air, sistem penyediaan air minum, air limbah domestik dan jaringan irigasi;
  8. melaksanakan pengendalian dan pengawasan rencana pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi dibidang penatagunaan sumber daya air, sungai, rawa dan pantai; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan, mempunyai tugas:
    1. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan prasarana sumber daya air, prasarana sistem penyediaan air minum, prasarana  sistem air limbah domestik, jaringan irigasi pada wilayah sungai, rawa, pantai dan pemukiman dalam daerah;
    2. melaksanakan kebijakan teknis pembangunan sumber daya air, prasarana sistem penyediaan air minum, prasarana sistem air limbah domestik, jaringan irigasi pada wilayah sungai, rawa, pantai dan pemukiman dalam daerah;
    3. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air, prasarana sistem penyediaan air minum, prasarana sistem air limbah domestik, jaringan irigasi pada wilayah sungai, pantai, rawa dan pemukiman dalam daerah;
    4. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan seksi pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan;
    5. melaksanakan teknis pembangunan prasarana sumber daya air, prasarana sistem penyediaan air minum, prasarana sistem air limbah domestik, jaringan irigasi pada wilayah sungai, pantai, rawa dan pemukiman dalam daerah;
    6. malaksanakan pembangunan sumber air baku;
    7. melaksanakan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya;
    8. melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
    9. melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
    10. melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai;
    11. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, pantai dan jaringan irigasi;
    12. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan basis data sarana prasarana sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem air limbah domestik dan jaringan irigasi dalam daerah;
    13. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis pembangunan prasarana sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem air limbah domestik dan jaringan irigasi dalam daerah;
    14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasional dan pemeliharaan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem air limbah domestik dan jaringan irigasi dalam daerah; dan
    15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG BINA MARGA

  • Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian jalan dan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
  1. penyusunan rencana program kebijakan dibidang Bina Marga;
  2. penyusunan program kebijakan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
  3. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria dibidang jalan dan jembatan;
  4. pelaksanaan koordinasi program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
  5. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
  6. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
  7. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan jembatan serta leger jalan;
  8. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  9. pemantauan evaluasi dan pengendalian perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi, mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana program kerja seksi perencanaan teknik dan evaluasi;
    2. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan teknik dan evaluasi;
    3. menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
    4. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang bina marga;
    5. melaksanakan pengujian mutu konstruksi jalan;
    6. melaksanakan inpeksi kondisi jalan;
    7. melaksanakan penyusunan sistim informasi / databes jalan dan jembatan;
    8. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, dan penetapan leger jalan dan jembatan;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan dan peningkatan penerencanaan, teknik dan evaluasi; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pembangunan dan Preservasi jalan dan jembatan mempunyai tugas:
    1. menyusun bahan perumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
    2. menyusun program kerja pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
    4. melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
    5. menyusun bahan pembinaan, koordinasi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
    6. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
    7. menyusun dan mengembankan standar dokumen pengadaan;
    8. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
    9. menyusun kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
    10. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan pemanfaatan Peralatan (termasuk alat – alat berat) dan bahan jalan;
    11. melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
    12. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian – bagian jalan;
    13. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
    14. melaksakan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
    15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; dan
    16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

  • Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian dan singkronisasi program keciptakaryaan dan melaksanakan pembinaan penyedia jasa konstruksi.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan bahan perumusan program teknis keciptakaryaan dan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
    2. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan penataan lingkungan permukiman;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
    4. pelaksanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur kawasan pemukiman;
    5. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kebijaksanaan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
    6. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan bidang keciptakaryaan dan jasa konstruksi; dan
    7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kerja Program Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi pengembangan sistim pengelolaan persampahan dan pengembangan sistim drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
    3. menyusun stándar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    4. melaksanakan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman dalam melaksanakan pengembangan sistim pengelolaan persampahan dan pengembangan sistim drainase yang terhubung dengan sungai;
    5. menyusun kebijakan teknis koordinasi dan kemitraan dalam pengembangan sistim pengelolaan persampahan dan pengembangan sistim drainase yang terhubung dengan sungai;
    6.  melaksanakan pengelolaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan drainase perkotaan;
    7. melaksanakan pengembangan sistim infrastruktur pengelolaan persampahan dilingkungan permukiman;
    8. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyehatan lingkungan; dan
    9. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Permukiman, dan jasa konstruksi mempunyai tugas:
  1. menyusun program kerja seksi penataan pembangunan, pengembangan permukiman dan jasa konstruksi;
  2. menyususn stándar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Permukiman, dan jasa konstruksi;
  3. melaksanakan fasilitasi pembangunan kapasitas aparatur dalam perencanaan penataan bangunan dan pengembangan infrastruktur pemukiman dan jasa konstruksi;
  4. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam memberikan pelatihan, bimbingan teknis serta pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi;
  5. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang – undangan keciptakaryaan dan jasa konstruksi;
  6. melaksanakan pendampingan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya;
  7. melakanakan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya;
  8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kebijaksanaan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
  9. menyelenggarakan penataan banguan dan lingkungan di kawasan strategis daerah;
    1.  melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan lingkungan;
    2. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistim drainase di lingkungan pemukiman;
    3. melaksanakan fasilitasi terhadap pertanggungan resiko dengan pihak penyedia jasa konstruksi;
    4. pelaksanaan pengawasan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
    5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan bidang keciptakaryaan dan jasa konstruksi.

 

BIDANG PENATAAN RUANG

  • Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang , meliputi Pengaturan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliaan Penataan Ruang.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
    1. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan program kerja penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan serta pengendalian  penataan ruang;
    2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang penataan ruang;
    3. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia penyelenggaraan penataan ruang dalam perencanaan tata ruang, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penataan ruang;
    4. pelaksanaan pengkoordinasian dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang wilayah kabupaten dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
    5. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis wilayah kabupaten;
    6. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang penataan ruang; dan
    7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:
    1. menyusun rencana kebijakan teknis pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang;
    2. menyusun stándar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan seksi pengaturan, pembinaan dan  pelaksanaan penataan ruang;
    3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang;
    4. menyusun perencanaan program kerja pada seksi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang;
    5. melaksanakan sosialisasi peraturan penataan ruang;
    6. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
    7. melaksanakan petunjuk pelaksanaan Pedoman Norma Estándar dan Prosedur Kerja (NSPK) Bidang Penataan Ruang;
    8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi Penataan Ruang dengan Pihak terkait;
    9. melaksanakan bahan rencana teknis tata ruang wilayah dan zonasis;
    10. melaksanakan rencana umum tata ruang perkotaan;
    11. melaksanakan rencana teknis tata ruang perkotaan dan rencana detail tata ruang perkotaan;
    12. melaksanakan dokumen rencana teknis tata ruang terbuka hijau perkotaan;
    13. melaksanakan pengembangan ruang untuk kawasan strategi dan cepat tumbuh;
    14. melaksanakan koordinasi pengembangan kawasan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS);
    15. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat;
    16. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang; dan
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang mempunyai tugas:
    1. menyusun program kerja seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang;
    2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang;
    3. menyusun stándar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang;
    4. menyusun konsep teknis Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang;
    5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan pemanfaatan penataan ruang;
    6. menyusun petunjuk pelaksanaan pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang / pemanfaatan ruang;
    7. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang;
    8. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala  Dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas  pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten.

  • Jabatan fungsional  terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.