DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  • Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
  1. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
  • Seksi Penataan Desa Dan Pengembangan Aparatur Desa;
  • Seksi Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
  1. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi :
  • Seksi Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan;
  • Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;
  1. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
    • Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendayagunaan SDA/TTG dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
  • Seksi Pembangunan Sarana Prasarana dan Pelayanan Sosial Desa;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

TUGAS POKOK DAN  FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan    fungsi :
  1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  6. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
  7. pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
  8. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;
  10. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur, administrasi, pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
  11. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  12. penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. pelaksanaan pengolahan, pengkajian dan penyajian profil desa;
  14. pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
  15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  16. peyelenggaraan kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  17. pelaksanaan tugs lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumatanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat dinas mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja serta anggaran bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, hukum, keprotokolan dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik dinas;
    10. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Sub bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas;
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan palayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan dinas;
    5. menyusun rencana anggaran kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bersama subbagian/ seksi;
    6. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    7. mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
    8. menyusun program dan rencana anggaran kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
    9. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    10. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    11. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
    12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

  • Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi penataan desa dan pengembangan aparatur desa, fasilitasi kelembagaan dan kerjasama desa, serta evaluasi perkembangan desa.
  • Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pemerintahan desa;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan desa;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi kelembagaan dan kerjasama desa;
  5. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi perkembangan desa;
  6. pelaksanaan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi pelaksanaan pengembangan pemerintahan desa;
  7. pelaksanaan rekomendasi teknis pada bidang pemerintahan desa ;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemerintahan desa; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Seksi Penataan desa dan pengembangan aparatur desa mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  4. menyusun program kegiatan pada seksi penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  5. menyusun pedoman, petunjuk teknis di bidang penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  6. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
  7. menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan perubahan status desa;
  8. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (BHPR), anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES);
  9. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMD, RKPDES, dan APBDES;
  10. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  11. menyiapkan bahan kerjasama guna pengembangan penataan desa;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi penataan desa dan pengembangan aparatur desa;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Seksi Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi fasilitasi kelembagaan, kerjasama desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi fasilitasi kelembagaan, kerjasama desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
    4. menyusun program kegiatan pada seksi fasilitasi kelembagaan, kerjasama desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
    5. menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pengembangan kawasan pedesaan serta system informasi;
    6. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa;
    7. menghimpun dan menginformasikan system informasi pengembangan kawasan pedesaan;
    8. menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum desa;
    9. menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
    10. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi evaluasi perkembangan desa;
    11. menyiapkan bahan serta melakukan penyelesaian perselisihan sengketa antar desa;
    12. melakukan koordinasi kerjasama antar desa dengan cara menyiapkan bahan kerjasama antar desa;
    13. memfasilitasi dan menyiapkan bahan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan membantu proses penyelesaian perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
    14. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi fasilitasi kelembagaan, kerjasama desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
    15. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi fasilitasi kelembagaan, kerjasama desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
    16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi fasilitasi kelembagaan, kerjasama desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
    17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

  • Bidang pembangunan kawasan perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan, serta pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang pembangunan kawasan perdesaan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pembangunan kawasan perdesaan;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pembangunan kawasan perdesaan;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
  5. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pembangunan kawasan perdesaan; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Seksi Pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    4. menyusun program kegiatan pada seksi pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    5. menyusun pedoman, petunjuk teknis pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    6. memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    7. melaksanakan pendataan pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    8. menyusun data profil dan potensi desa;
    9. memfasilitasi pembinaan, peningkatan, potensi pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
    10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembangunan ekonomi dan SDA kawasan perdesaan;
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Seksi Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan mempunyai  tugas;
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik  di seksi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    4. menyusun program kegiatan pada seksi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    5. menyusun pedoman, petunjuk teknis pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    6. memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    7. melaksanakan pendataan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    8. menyiapkan rekomendasi teknis pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

  • Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, serta pembangunan sarana dan prasarana dan pelayanan sosial desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
    2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
    3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tepat guna;
    4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi desa;
  1. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
  2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Seksi Pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar opersional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    4. menyusun program kegiatan pada seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    5. menyusun pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    6. memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    7. membuat konsep kebijakan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten;
    8. mengumpulkan bahan kebijakan bidang pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten;
    9. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
    10. merencanakan pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    11. melaporkan pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    12. merencanakan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
    13. merencanakan dan merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
    14. mengklasifikasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
    15. membuat konsep kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
    16. mengidentifikasi konsep kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
    17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tepat guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
  • Seksi Pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa mempunyai tugas;
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik  di seksi pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    4. menyusun program kegiatan pada seksi pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    5. memfasilitasi pemanfaatan pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    6. memfasilitasi peningkatan, potensi pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    7. melaksanakan pendataan pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    8. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa;
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.