DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian umum dan Kepegawaian
  • Sub bagian perencanaan dan keuangan
  1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , membawahi :
  • Seksi Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan
  • Seksi Pemenuhan Hak Anak
  1. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, membawahi :
  • Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan
  • Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak
  1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
  • Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
  • Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan Pengerakan
  • Seksi Jaminan Ber-KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  1. Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

 KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  4. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. pembinaan umum dan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  6. pembinaan terhadap lembaga perangkat daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  7. penyelenggaraan penyusunan data dan informasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  8. pengelolaan rekomendasi teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  10. penyelenggaraan kesekretariatan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; dan
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan admisnistrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan dan program di lingkungan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud ayat (1) Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelola dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis adminsitratif kepada kepala dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas : dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Sub bagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan bahan pertaturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan adminitrasi, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Sub bagian Perencanaan dan keuangan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program subbagian perencanaan dan keuangan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan palayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
    5. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    6. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
    7. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran satuan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    8. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    9. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    10. Menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

  • Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam menyusun bahan pelaksanaa kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  • Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
  2. pelaksanaan upaya peningkata pelayanan publik di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pemenuhan hak anak;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  2. menyiapkan bahan koordirnasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  4. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  5. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarustamaan gender;
  7. melaksanakan pendataan terpilah terhadap jenis kelamain;
  8. melaksanakan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya;
  9. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan;
  10. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian dan penyusunan model informasi data terpilah menurut jenis kelamain;
  11. melaksanakan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi dan dukungan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam aspek pemberdaya perempuan;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan seksi pemenuhan Hak Anak;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pemenuhan Hak Anak;
    4. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
    5. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
    6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
    7. melaksanakan pendataan terpilah anak berdasarkan jenis kelamin, usia sekolah, sekolah dan putus sekolah;
    8. melaksanakan upaya peningkatan kualitas hidup anak dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam bidang pengasuhan, alternatif, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
    9. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan;
    10. melaksanakan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi dan dukungan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam aspek pemenuhan hak anak;
    11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemenuhan hak anak; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

  • Bidang Pencegahan dan Penanganan kekerasan mempunyai tugas ;
  • melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  3. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan;
  4. pelaksanaan perencanan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan penanganan kekerasan anak;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan mempunyai  tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan ;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan  ;
    4. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    5. menyiapkan data kajian di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    6. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    7. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    8. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan terhadap kebijakan perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    9. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    10. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pencegahan dan penanganan kekerasan anak;
    4. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus Anak;
    5. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan anak;
    6. menganalisis perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    7. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
    8. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan suvervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    9. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
    10. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan penerapan di bidang perlindungan khusus anak;
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

  • Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas ;
  • melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengedalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengedalian pelaksanaan kegiatan seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan pengerakan;
  5. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengedalian pelaksanaan kegiatan seksi jaminan Ber-KB dan Pembinaan kesertaan Ber-KB;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
    4. melaksanakan norma, stándar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
    5. melaksanakan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi serta pemberdayaan perempuan, dan keluarga sejahtera;
    6. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
    7. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
    8. melaksanakan penyebarluasan jaringan informasi baik melalui media cetak, media elektronik, media dalam ruangan dan luar ruangan terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan;
    9. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    10. melaksanakan Pemberian bimbingan teknis fasilitasi pengendalian penduduk, penyuluhan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    11. melaksanakan penyelenggaraan operasional komunikasi informasi dan edukasi pendayagunaan PLKB;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
    13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengendalian penduduk, informasi keluarga dan pengerakan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Pengendalian penduduk, informasi keluarga dan pengerakan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengendalian penduduk, informasi keluarga dan pengerakan;
    4. melaksanakan norma, stándar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
    5. melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, dan pengerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    6. melaksanakan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
    7. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
    8. melaksanakan pembinaan keluarga balita;
    9. melaksanakan pembinaan ketahanan remaja;
    10. melaksanakan bina keluarga lansia dan rentan;
    11. melaksanakan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian penduduk, informasi keluarga dan pengerakan;
    13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Jaminan Ber-KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Jaminan Ber-KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Jaminan Ber-KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
    4. melaksanakan norma, stándar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
    5. melaksanakan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan Ber-KB;
    6. menerima, menyimpan, mengendalikan dan mendistribusikan alat obat kontrasepsi;
    7. melaksanakan pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku;
    8. melaksanakan pembinaan kesertaan Ber-KB;
    9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
    10. melaksanakan Bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.