DINAS PENANAMAN MODAL

STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
  1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
  • Seksi Pengendalian dan Pengawasan Potensi Sumber Daya.
  • Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman modal.
  1. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi :
  • Seksi kerjasama dalam dan luar negeri.
  • Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal.
  1. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi :
  • Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
  • Seksi Pelaporan Data dan Teknologi Informasi Perizinan.
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. pembinaan Umum dan Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  5. penyelenggaraan pelayanan semua perizinan dan non perizinan;
  6. penyelenggaraan penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi semua perizinan dan non perizinan;
  7. pengkoordinasian pengaduan perizinan dan non perizinan;
  8. pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  10. penyelengaraan kesekretariatan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggan, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan dan program di lingkungan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat satuan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelola dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis administratif kepada kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas : dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Sub bagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat Dinas;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Sub bagian perencanaan dan keuangan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program subbagian perencanaan dan keuangan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan palayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
    5. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    6. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
    7. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    8. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    9. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    10. menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

  • Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang penanaman modal dalam pengendalian dan pengawasan potensi sumber daya, evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
  • Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian dan pengawasan potensi sumber daya;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bindang pengendalian pelaksanan penanaman modal; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengendalian dan pengawasan potensi sumber daya, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pengendalian dan pengawasan potensi sumber daya;
  2. menyiapkan bahan koordirnasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pengendalian dan pengawasan potensi sumber daya;
  4. menyiapkan bahan pemberian dan persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan penanaman modal dalam negeri atas bidang usaha/proyek yang menjadi kewenangan daerah;
  5. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah kecamatan;
  6. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah kecamatan;
  7. mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan penanaman modal di daerah;
  8. menyusun laporan kegiatan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta perkembangan persetujuan dan realisasi penanaman modal;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian dan pengawasan potensi daerah; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
    4. menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi di bidang evaluasi dan pelaporan penanaman modal tentang prosedur atau mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam penyertaan modal ;
    5. menganalisis data dan mengevaluasi penerapan deregulasi/kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
    6. menganalisis data dan mengevaluasi penerapan deregulasi/kebijakan penanaman modal berdasarkan wilayah;
    7. mengumpul data dan menganalisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
    8. mengevaluasi persyaratan dan kelengkapan lain dalam rangka proses penyertaan modal;
    9. melaksanakan pemutakhiran data mengenai investasi penyertaan modal;
    10. mendokumentasikan data lembaga penyertaan modal;
    11. melaksanakan evaluasi untuk mengetahui faktor penghambat peningkatan investasi daerah;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi evaluasi dan pelaporan penanaman modal; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

  • Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dibidang penanaman modal dalam promosi dan kerjasama penanaman modal;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi kerjasama dalam dan luar negeri;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan pengembangan penanaman modal;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi kerjasama dalam dan luar negeri, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi kerjasama dalam dan luar negeri;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi kerjasama dalam dan luar negeri;
    4. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
    5. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
    6. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
    7. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
    8. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
    9. melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
    10. meyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dalam dan luar negeri;
    11. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi kerjasama dalam dan luar negeri; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Promosi dan Pengembangan penanaman modal, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengembangan promosi penanaman modal;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengembangan promosi penanaman modal;
    4. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya;
    5. menyiapkan bahan penyusunan peta investasi;
    6. mengidentifikasi pengusaha kecil, menengah dan besar;
    7. menyiapkan bahan penyusunan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung yang dimiliki daerah;
    8. menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk penanaman modal asing;
    9. menyiapkan bahan penyusunan profil investasi proyek kemitraan;
    10. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberian insentif khusus;
    11. menyelenggarakan promosi penanaman modal;
    12. mengelola dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal;
    13. mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
    14. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan promosi penanaman modal; dan
    15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  • Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang pelayanan terpadu mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengedalian pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pelaporan data dan teknologi informasi perizinan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang penyelenggaraan pelayanan; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan mengkoordinasikan tim teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan yang berlaku;
  6. melaksanakan pelayanan perizinan sesuai kewenangan dan stándar operasional prosedur ;
  7. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap persyaratan dan kelengkapan lain sesuai dengan jenis permohonan perizinan;
  8. melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka evaluasi persyaratan dan kelengkapan lain terhadap pengajuan permohonan perizinan;
  9. merencanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan;
  10. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan perizinan dengan instansi terkait;
  11. meningkatkan kapasitas suber daya aparatur dalam pelayanan perizinan dan non perizinan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan stándar operasional dan prosedur;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pelaporan Data dan Teknologi Informasi Perizinan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Pelaporan Data dan Teknologi Informasi Perizinan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pelaporan Data dan Teknologi Informasi Perizinan.;
  4. menyusun konsep rumusan tentang perencanaan pelaksanaan pelaporan data dan pelaksanaan penerapan teknologi informasi perizinan;
  5. melaksanakan kebijakan dibidang pelaporan data dan teknologi informasi perizinan;
  6. menyediakan aplikasi pengelolaan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi dalam peningkatan pelayanan perizinan.
  7. menyusun statistik data penerimaan setiap triwulan, untuk mengukur peningkatan pemanfaatan pelayanan perizinan dengan cara membandingkan pemanfaatan layanan perizinan di setiap kecamatan sebagai bahan pengawasan pengelolaan perizinan daerah;
  8. menyediakan dan mengembangkan sistem teknologi informasi pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  9. melaksanakan pengelolaan database sistem informasi manajemen perizinan terpadu dan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik;
  10. menyebarluaskan informasi tentang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu;
  11. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang pelaporan data dan teknologi informasi perizinan, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan stándar operasional dan prosedur;
  12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelaporan data dan teknologi informasi;
  13. melaporkan pelaksanaan kinerja di seksi pelaporan data dan teknologi informasi perizinan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.