DINAS PERDAGANGAN

STRUKTUR DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat  terdiri dari :

  1. Kepala
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Program dan Keuangan
  1. Bidang Perdagangan
  • Seksi Pengendalian Pasar dan Usaha Perdagangan
  • Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
  1. Bidang Perindustrian
  • Seksi Agro Industri dan Pengawasan Mutu
  • Seksi Aneka Industri dan Perekayasaan
  1. Bidang Ketenagakerjaan
  • Seksi Pengupahan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
  • Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas
  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

  • Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Kemetrologian dan Ketenagakerjaan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  1. perumusan program kerja di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Kemetrologian dan Ketenagakerjaan sesuai rencana strategis daerah / RPJMD;
  2. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Kemetrologian dan Ketenagakerjaan;
  3. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, kemetrologian dan ketenagakerjaan
  4. pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Kemetrologian dan Ketenagakerjaan;
  5. Pelaksanaan pemberian Perizinan di bidang perdagangan, perindustrian, kemetrologian dan ketenagakerjaan;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, kemetrologian dan ketenagakerjaan;
  7. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perdagangan, perindustrian, kemetrologian dan ketenagakerjaan;
  8. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
  9. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan, perindustrian, kemetreologian dan ketenagakerjaan;
  10. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Kemetrologian dan Ketenagakerjaan.

SEKRETARIAT

  • Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan administrasi, perencanaan dan penatausahaan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai Fungsi :
  1. pelaksanaan Penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas perdagangan dan tenaga kerja;
  3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
  4. perumusan program pembinaan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dinas;
  5. penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perdagangan dan Tenaga kerja;
  6. pelaksanaan layanan administrasi umum dan kepegawian, perencanaan dan keuangan di lingkup dinas perdagangan dan tenaga kerja;
  7. pengkoordinasian penyusunan perencanaan SAKIP, LKPJ, LPPD dan SOP/SPM/SKM dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
  8. pengkoordinasian penerapan Standar Nasioanl Indonesia (SNI);
  9. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan administrasi rapat serta protokoler;
  10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan ;
  11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
    2. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumber daya aparatur, analisis jabatan dan perencanaan diklat dilingkungan dinas perdagangan dan tenaga kerja
    3. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan dinas;
    4. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, penyediaan informasi, dokumentasi hukum dan administrasi rapat dinas serta protokoler;
    5. melaksanakan keamanan dan ketertiban lingkup dinas;
    6. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
    7. melaksanakan operasionalisasi pemanfaatan asset termasuk kendaraan dinas dan pemeliharaannya;
    8. melaksanakan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dinas;
    9. melaksanakan distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
    10. mengumpulkan, menginventarisasikan dan memelihara data perlengkapan dinas;
    11. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi : pengusulan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan daftar urut kepangkatan, bezeting pegawai negeri sipil dan sumpah janji pegawai negeri sipil serta data kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
    12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian
    13. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :
    1. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan dan perumusan program kerja dinas;
    2. mengidentifikasi potensi sumber daya alam sebagai bahan pertimbangan perencanaan tugas-tugas Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
    3. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta menyajikan data informasi sektor Perdagangan dan Tenaga Kerja;
    4. menyiapkan data/informasi yang diperlukan bagi pihak lain yang membutuhkan;
    5. menyusun dan menyiapkan RKA dan DPA SKPD dinas;
    6. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
    7. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    8. menetapkan jadwal pencairan anggaran atas kebutuhan kegiatan bidang-bidang terkait;
    9. mengelola penatausahaan keuangan dilingkungan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
    10. melaksanakan tugas-tugas verifikasi keuangan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
    11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian perencanaan dan anggaran;
    12. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PERDAGANGAN

  • Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu menyiapkan perumusan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, pengawasan usaha perdagangan, pengendalian komoditi ekspor, pembinaan dan pengembangan pasar serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  1. perumusan rencana operasional pembinaan dan pengembangan perdagangan;
  2. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perdagangan;
  3. penyusunan bahan bimbingan teknis perdagangan dalam rangka pembinaan iklim usaha, koordinasi pemantapan keterkaitan antara dunia usaha dan antar sektor;
  4. pembinaan dan pengawasan satuan kerja yang dibawahinya;
  5. pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Pengendalian Pasar dan Usaha Perdagangan, mempunyai tugas :
  1. merencanakan kegiatan seksi pengendalian pasar sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  2. menyusun standar operaional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pengendalian pasar dan usaha perdagangan;
  3. menyusun bahan bimbingan teknis pengendalian pasar dan usaha perdagangan;
  4. melaksanakan penataan pengendalian pasar tradisional agar menjadi bersih, aman dan nyaman;
  5. menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan bidang dan bagian lain, baik antar sektor maupun lintas sektorl dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif di pasar, pemberian rekomendasi izin pasar modern;
  6. mengawasi dan mengendalikan kondisi pasar serta menginventarisasi permasalahan di dalam pasar;
  7. menyusun rencana pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, fasilitas pengadaan dan penyaluran;
  8. memonitor ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat dan penting lainnya secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi;
  9. menyusun dan mempersiapkan data serta bahan informasi mengenai perkembangan usaha perdagangan dan fasilitas pengadaan dan penyaluran;
  10. menyusun, mengolah, menganalisa serta menyiapkan data sumber usaha dan sarana perdagangan, wajib daftar perusahaan dan perkembangan laju inflasi;
  11. menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin pergudangan serta retribusi sektor perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. mengevaluasi pelaksanaan, pengendalian pasar dan usaha perdagangan;
  13. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi pengendalian pasar dan usaha perdagangan; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas :
  1. merencanakan kegiatan seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen;
  2. menyusun standar operaional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang kemetrologian dan perlindungan konsumen;
  3. menyusun kebijakan kemetrologian dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan kebijakan kemetrologian dan perlindungan konsumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
  5. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
  6. mengkoordinasikan kerjasama dengan provinsi dalam rangka melaksanakan urusan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
  7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
  8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemetrologian dan perlindungan konsument;
  9. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

BIDANG PERINDUSTRIAN

  • Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
  1. penyusunan rencana operasional bidang perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perindustrian;