DINAS PERHUBUNGAN

STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
  1. Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
  • Seksi Lalulintas Jalan, pemaduan moda dan pengembangan;
  • Seksi Angkutan dan Terminal;
  1. Bidang Kepelabuhanan, membawahi
  • Seksi Pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan
  • Seksi Pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan
  1. Bidang Angkutan Pelayaran, membawahi :
  • Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
  • Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat, sungai, Danau dan Penyebarangan
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. UPTD

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  • KepaLa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan dan tugas pembantuan lain yang diberikan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan;
  2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  4. Penyusunan dan Penetapan rencana umum jaringan transportasi
  5. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
  6. Pengelolaan manajemen perparkiran dan kepelabuhanan;
  7. Pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
  8. Pengelolaan Pelabuhan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
  9. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan ;
  10. Pengendalian teknis di bidang perhubungan;
  11. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi dibidang perhubungan;
  12. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
  13. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas perhubungan;
  14. Pengelolaan rekomendasi teknis pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; dan
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati;

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris dinas perhubungan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelola dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas perhubungan;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas : dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas perhubungan;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program subbagian perencanaan dan keuangan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan palayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
    5. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    6. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
    7. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran Dinas perhubungan;
    8. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    9. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas perhubungan;
    10. menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas perhubungan;
    12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

  • Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan bidang lalulintas jalan, pemaduan moda, angkutan laut, terminal dan pengembangan;
  • Bidang Lalulintas dan angkutan jalan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang lalulintas dan angkutan jalan;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lalulintas dan angkutan jalan;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lalulintas jalan, pemaduan moda dan pengembangan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan dan terminal;
  5. Pelaksanaan Rekomendasi teknis dibidang lalulintas dan angkutan jalan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bindang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Lalulintas jalan, pemaduan moda dan pengembangan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Lalulintas dan angkutan jalan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Lalulintas dan angkutan jalan;
  4. Menyiapkan bahan rencana umum nasional keselamatan jalan Kabupaten;
  5. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas dijalan kabupaten;
  6. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalulintas di jalan kabupaten;
  7. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan program kebutuhan rambu lalulintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan serta penyediaan fasilitas pejalan kaki;
  8. Menyusun analisa kebutuhan untuk pembangunan dan pemeliharaan serta rehabilitasi penerangan jalan umum;
  9. Melaksanakan Pengujian kendaraan bermotor;
  10. Meyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan tidak bermotor;
  11. Mengawasi peredaran/penjualan suku cadang kendaraan tidak bermotor;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi lalulintas jalan dan angkutan jalan;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Angkutan dan Terminal, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Angkutan dan Terminal;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Angkutan dan Terminal;
    4. Melaksanakan penerapan rencana umum jaringan trayek di daerah;
    5. Meyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota, angkutan barang dan angkutan khusus;
    6. menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan pariwisata, dan angkutan barang;
    7. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan orang, barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    8. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang, barang dan angkutan khusus;
    9. melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
    10. melaksanakan pengkajian rencana umum jaringan trayek secara berkala;
    11. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanan tugas pada seksi angkutan dan terminal; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG KEPELABUHANAN

  • Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan di bidang pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepelabuhanan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang kepelabuhanan
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi pelabuhan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  5. Pelaksanaan Rekomendasi teknis dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi pelabuhan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi pelabuhan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kepelabuhanan; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi Pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan;
    4. menyusun bahan kebijakan pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan pada pelabuhan pengumpan lokal sesuai peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas;
    5. menyiapkan bahan proses kepengurusan pembangunan pelabuhan di daerah;
    6. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pembangunan dan penerbitan izin dan pengoperasian pelabuhan;
    7. melaksanakan perambuan pada pelabuhan pengumpan Lokal, pengumpul Lokal, penyebrangan, danau dan sungai ;
    8. melaksanakan pelayanan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
    9. Melaksanakan pelayanan permohonan izin pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. Melaksanakan pelayanan izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    11. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
    4. penyiapan bahan Penetapan jalur lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebarangan dalam daerah kabupaten;
    5. melaksanakan pelayanan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
    6. mengelola izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau;
    7. melaksanakan pengelolaan pelabuhan yang menjadi kewenangan kabupaten;
    8. melaksanakan pelayanan izin usaha angkutan penyebrangan sesuai kewenangan kabupaten;
    9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN

  • Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, dan angkutan pelayaran rakyat, sungai, danau dan penyebrangan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Angkutan Pelayaran;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Angkutan Pelayaran;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan pelayaran rakyat, sungai, danau dan penyebrangan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang angkutan pelayaran; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Seksi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran;
  4. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  5. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan Lokal;
  6. menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. menyiapkan perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa, pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, dalam wilayah kabupaten;
  8. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Angkutan Pelayaran rakyat, sungai, danau dan penyeberangan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Angkutan Pelayaran rakyat, sungai, danau dan penyeberangan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Angkutan Pelayaran rakyat, sungai, danau dan penyebrangan;
  4. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin trayek angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
  5. menyusun tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dalam daerah provinsi;
  6. melaksanakan pelatihan, penjagaan, pengawasan kelaikan, pengawakan dan pemeriksaan permesinan kapal ukuran dari 7 (tujuh) Gross tonase;
  7. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin trayek angkutan laut:
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi angkutan pelayaran rakyat, sungai, danau, dan penyebrangan; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas perhubungan;

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dinas Perhubungan ditetapkan dengan peraturan Bupati tersendiri.