DINAS PERIKANAN

STRUKTUR DINAS PERIKANAN

Susunan Organisasi Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat  terdiri dari :

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian umum dan kepegawaian
  • Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
  1. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi :
  • Seksi Diklat, iptek dan informasi Nelayan Kecil
  • Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil
  1. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, membawahi :
  • Seksi Diklat, Iptek dan informasi pembudidaya ikan
  • Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan pembudidaya ikan
  1. Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI, membawahi :
  • Seksi Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
  • Seksi Pengelolaan dan Penyelengaraan TPI
  1. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi :
  • Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan
  • Seksi Pembudidayaan Ikan
  1. UPTD
  2. Kelompok Jabatan Fungsional

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

  • Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan tugas pembantuan yang diberikan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan program kerja di Bidang Perikanan sesuai rencana strategis daerah / RPJMD;
  2. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ;
  3. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  4. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan pembudidayaan, perizinan, pengelolaan TPI dan Pembudidayaan ikan;
  5. Pelaksanaan pemberian Perizinan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  7. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  8. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
  9. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dibidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
  10. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di Bidang Perikanan.

SEKRETARIAT

  • Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan administrasi, perencanaan dan penatausahaan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai Fungsi :
  1. pelaksanaan Penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dan anggaran dinas Perikanan;
  3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
  4. perumusan program pembinaan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dinas;
  5. penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas perikanan;
  6. pelaksanaan layanan umum dan kepegawian, perencanaan dan keuangan di lingkup dinas perikanan;
  7. pengkoordinasian penyusunan perencanaan SAKIP, LKPJ, LPPD dan SOP/SPM/SKM dinas perikanan;
  8. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan administrasi rapat serta protokoler;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan ;
  11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
    2. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumber daya aparatur, analisis jabatan dan perencanaan diklat dilingkungan dinas perdagangan dan tenaga kerja;
    3. menyusun Standar Operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan dinas;
    5. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, penyediaan informasi, dokumentasi hukum dan administrasi rapat dinas serta protokoler;
    6. melaksanakan keamanan dan ketertiban lingkup dinas;
    7. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
    8. melaksanakan operasionalisasi pemanfaatan asset termasuk kendaraan dinas dan pemeliharaannya;
    9. melaksanakan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dinas;
    10. melaksanakan distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
    11. mengumpulkan, menginventarisasikan dan memelihara data perlengkapan dinas;
    12. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi : pengusulan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan daftar urut kepangkatan, bezeting pegawai negeri sipil dan sumpah janji pegawai negeri sipil serta data kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
    13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian Umum dan kepegawaian;
    14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :
    1. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan dan perumusan program kerja dinas;
    2. mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan sebagai bahan pertimbangan perencanaan tugas-tugas Dinas perikanan;
    3. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta menyajikan data informasi sektor perikanan;
    4. menyiapkan data/informasi yang diperlukan bagi pihak lain yang membutuhkan;
    5. menyusun dan menyiapkan RKA dan DPA PD dinas perikanan;
    6. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
    7. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    8. menetapkan jadwal pencairan anggaran atas kebutuhan kegiatan bidang-bidang terkait;
    9. mengelola penatausahaan keuangan dilingkungan Dinas perikanan;
    10. melaksanakan tugas-tugas verifikasi keuangan dinas perikanan;
    11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;
    12. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

  • Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Nelayan Kecil melalui diklat, iptek dan informasi nelayan kecil serta pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Nelayan kecil mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
  2. pelaksanaan Upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
  3. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan diklat, iptek dan informasi nelayan kecil;
  4. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  5. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
  6. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Diklat, Iptek dan Informasi Nelayan Kecil, mempunyai tugas :
  1. merencanakan kegiatan seksi diklat, iptek dan informai nelayan kecil;
  2. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik seksi diklat, iptek dan informasi nelayan kecil;
  3. menyusun bahan bimbingan teknis pelaksanaan diklat, iptek dan informasi nelayan Kecil;
  4. menyusun bahan kebijakan peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi nelayan kecil;
  5. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi nelayan kecil;
  6. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan untuk nelayan kecil;
  7. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap bagi nelayan kecil;
  8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas dibidang diklat, iptek dan informai nelayan kecil;
  9. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi diklat, iptek dan informasi nelayan kecil; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil, mempunyai tugas :
  1. merencanakan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  2. menyusun standar operaional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  3. menyusun kebijakan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan kebijakan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
  5. menyiapkan administrasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
  6. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pendampingan nelayan kecil dan fasilitasi kemitraan usaha nelayan kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
  9. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN

  • Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dalam melaksanakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan serta pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan pembudidaya Ikan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
  2. pelaksanaan Upaya peningkatan pelayanan publik dibidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
  3. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan;
  4. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
  5. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi dibidang pemberdayaan pembudidaya Ikan dalam melaksanakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan serta Pembinaan Usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
  6. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
  7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan diklat iptek dan informasi pembudidaya ikan  dan Pembinaan Usaha kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur  dan ketentuan yang berlaku  sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan menigkatkan pelayanan kedepan;
  8. pengevaluasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan pembudidaya Ikan dalam menyelenggarakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan serta pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan; dan
  9. pelaporan pelaksanaan kinerja dilingkungan bidang pemberdayaan pembudidaya Ikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
  10. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
  • Seksi Diklat, Iptek dan Informasi Pembudidaya Ikan, mempunyai tugas:
  1. menyusun rencana kegiatan seksi Diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  2. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan;
  3. menyusun kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi pembudidaya ikan;
  4. melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi pembudidaya ikan;
  5. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan;
  6. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang diklat iptek dan informasi pembudidaya Ikan;
  7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Akses Iptek dan Informasi Pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan di seksi diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan;
  8. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Pembinaan Usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan, mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  2. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
  3. menyusun kebijakan dibidang pembinaan usaha dan kelembagaan Pembudidaya Ikan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan usaha pembudidaya ikan;
  5. melaksanakan pelayanan pembentukan dan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan;
  6. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha kecil pembudidaya ikan;
  7. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) dan UPR, dalam rangka peningkatan hasil perikanan;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan;
  9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  10. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

BIDANG PERIZINAN DAN PENGELOLAAN TPI

  • Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pembudidayaan ikan, pengelolaan penyelenggaraan TPI, dan pemasaran hasil perikanan pada bidang pemberian perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan iklan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perizinan dan pengelolaan TPI;
  3. perumusan kebijakan dibidang Perizinan pembudidayaan ikan, pengelolaan, penyelenggaraan TPI dan pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dalam  1 (satu) daerah Kabupaten;
  5. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
  6. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
  7. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Perikanan (TPKP);
  8. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan perizinan usaha perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  9. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemasaran hasil perikanan;
  10. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan dibidang perizinan dan pengelolaan TPI;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perizinan dan pengelolaan TPI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;
  12. pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang perizinan dan pengelolaan TPI dengan cara membandingkan antar rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengelolaan TPI sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Perizinan usaha Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan seksi Perizinan usaha Pembudidayaan Ikan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Perizinan usaha Pembudidayaan Ikan;
  4. menyusun kebijakan teknis dibidang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH dan TPKP sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. melaksanakan kebijakan teknis dibidang perizinan usaha pembudidayaan ikan dalam melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH dan TPKP;
  6. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang perizinan usaha pembudidayaan ikan dalam melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH dan TPKP sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan perizinan usaha pembudidayaan ikan;
  7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi perizinan usaha pembudidayaan ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  9. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugasnya.
  • Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, mempunyai tugas :
  1. merencanakan kegiatan pada seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, sesuai rencana operasional bidang perizinan dan pengelolaan TPI sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  3. menyusun kebijakan dibidang pengelolaan, dan penyelenggaraan TPI serta pemasaran hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pemasaran hasil perikanan;
  5. melaksanakan fasilitasi pendampingan, pemberdayaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
  6. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengembangan usaha perikanan;
  7. menyelenggarakan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan meliputi inventarisasi teknologi terapan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, standarisasi bahan baku, bahan tambahan dan produk akhir hasil pengolahan;
  8. melaksanakan pengelolaan data statistik perikanan;
  9. merancang pengembangan sarana dan prasarana TPI
  10. melaksanakan pengembangan prasarana pendukung TPI
  11. melaksanakan pengelolaan administrasi pemungutan retribusi di TPI sesuai dengan peraturan;
  12. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga pelaksanaan lelang;
  13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pemasaran hasil perikanan; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

  • Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan dan pembudidayaan ikan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pengelolaan pembudidayaan ikan;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan ikan mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Pengelolaan kawasan pembudidayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
    4. menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan tata ruang wilayah;
    5. melaksanakan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum;
    6. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kawasan budidaya ikan
    7. merancang pengembangan sarana dan prasarana kawasan budidaya;
    8. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayan
    9. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan pemanfaatan kawasan pembudidayaan;
    10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan dibidang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
    11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
    12. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
  • Seksi Pembudidayaan ikan, mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi pembudidayaan ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. menyusun Standar Operasional Prosedur, dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik seksi pembudidayaan ikan;
    3. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;
    4. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;
    5. melaksanakan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
    6. melaksanakan penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan melestarikan calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
    7. melaksanakan penyediaan pakan ikan dan obat ikan yang bermutu;
    8. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
    9. melaksanakan pengelolaan data pembudidayaan ikan dan informasi produksi pembudidayaan ikan;
    10. melaksanakan pengawasan pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
    11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan pembudidayaan ikan;
    12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi pembudidayaan ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
    13. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan seksi pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis dinas diatur dengan peraturan bupati tersendiri

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas Perikanan.

  • Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas Perikanan;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.