DINAS PERUMAHAN

STRUKTUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten seram bagian barat terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub bagian perencanaan dan keuangan
  1. Bidang Perumahan, membawahi :
  • Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
  • Seksi Penyediaan dan pembiayaan
  1. Bidang kawasan permukiman, membawahi :
  • Seksi Pendataan, Perencanaan
  • Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Manfaat dan Pengendalian
  1. Bidang Pertanahan, membawahi :
  • Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah
  • Seksi Pertamanan
  1. Kelompok Jabatan Fungsional

 

TUGAS POKOK DAN  FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
  3. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
  4. pembinaan umum dan teknis di bidang perumahan dan permukiman serta bidang pertanahan;
  5. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
  6. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  7. penyediaan prasarana sarana dan tanah pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
  8. penerbitan izin dan sertifikat dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  9. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh didaerah;
  10. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
  11. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum, rumah sawadaya, rumah khusus dan rumah negara;
  12. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
  13. penetapan tanah ulayat dan perencanaan penggunaan tanah dalam pembangunan daerah;
  14. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
  15. penyelesaian sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta masalah tanah kosong dalam daerah;
  16. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  17. penyelenggaraan kesekretariatan dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
  18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat dinas mempunyai tugas : menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumatanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat dinas mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja serta anggaran bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, hukum, keprotokolan dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten seram bagian barat;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Subbagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas;
    1. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
    5. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    6. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
    7. menyusun program dan rencana anggaran kegiatan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten seram bagian barat;
    8. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    9. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
    10. menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
    12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelengaraan kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PERUMAHAN

  • Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang perumahan yang meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, pembinaan dan pengendalian perumahan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang perumahan mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang perumahan;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perumahan;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan, monitoring dan keuangan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan dan pembiayaan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang perumahan; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Perencanaan monitoring dan evaluasi, mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi perencanaan monitoring dan evaluasi;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi perencanaan monitoring dan evaluasi;
  4. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan progam kerja pada seksi perencanaan monitoring dan evaluasi;
  5. melaksanakan perencanaan dan perancangan rumah layak huni dalam konsep hunian berimbang;
  6. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi kesesuaian kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
  7. mengendalikan dan mencegah timbulnya kawasan kumuh;
  8. menyiapkan bahan rekomendasi teknis di seksi perencanaan monitoring dan evaluasi;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan monitoring dan evaluasi;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi penyediaan dan pembiayaan, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi penyediaan dan pembiayaan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik diseksi penyediaan dan pembiayaan;
    4. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah;
    5. menyelenggarakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
    6. merencanakan pencadangan tanah untuk pembangunan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
    7. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara;
    8. mengembangkan teknologi rancang bangun yang ramah lingkungan dalam pembangunan perumahan;
    9. menyiapkan bahan rekomendasi teknis diseksi penyediaan dan pembiayaan;
    10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi penyediaan dan pembiayaan; dan
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

  • Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang kawasan permukiman yang meliputi kegiatan pendataan dan perencanaan, kegiatan pencegahan, peningkatan kualitas, manfaat pengendalian.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang kawasan permukiman;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kawasan permukiman;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pendataan dan perencanaan;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, peningkatan kualitas, manfaat dan pengendalian;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kawasan permukiman; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pendataan dan perencanaan melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pendataan dan perencanaan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pendataan dan perencanaan;
    4. menyiapkan bahan perumusan PHD tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
    5. menyiapkan bahan administrasi pencadangan atau penyediaan tanah untuk kawasan permukiman;
    6. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan kawasan permukiman;
    7. melakukan pendataan dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
    8. melakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali;
    9. melaksanakan kajian teknis pemberian izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
    10. menyiapkan rencana kebijakan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
    11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pendataan dan perencanaan;
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas;
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pencegahan, peningkatan kualitas, manfaat dan pengendalian;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik  di seksi pencegahan, peningkatan kualitas, manfaat dan pengendalian;
    4. menyusun program kegiatan pada seksi pencegahan, peningkatan kualitas, manfaat dan pengendalian;
    5. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
    6. melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan;
    7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam;
    8. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
    9. melakukan pengawasan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
    10. merumuskan analisa pemetaan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan;
    11. menyusun kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat untuk mencegah perumahan dan kawasan permukiman;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pencegahan, peningkatan kualitas, manfaat dan pengendalian;
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PERTANAHAN

  • Bidang Pertanahan mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang pertanahan yang meliputi kegiatan perizinan dan pengadaan tanah, kegiatan pertamanan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pertanahan;
    2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan;
    3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi perizinan dan pengadaan tanah;
    4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pertamanan;
    5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pertanahan;
    6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi perizinan dan pengadaan tanah melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi perizinan dan pengadaan tanah;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi perizinan dan pengadaan tanah;
  4. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria di seksi perizinan dan pengadaan tanah;
  5. menetapkan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
  6. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan rencana peraturan perundangan daerah dibidang retribusi pertanahan;
  7. melaksanakan pengkajian dan penerbitan rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah;
  8. menyiapkan data penetapan tanah ulayat dan data perencanaan penggunaan tanah dalam pembangunan daerah;
  9. menginventarisasikan dan menyiapkan rencana pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
  10. menyiapkan bahan rekomendasi teknis di seksi perizinan dan pengadaan tanah;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi perizinan dan pengadaan tanah;
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi pertamanan mempunyai  tugas;

  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pertamanan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pertamanan;
  4. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pertamanan;
  5. menyusun program kegiatan pada seksi pertamanan;
  6. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  7. menyiapkan data dan merencanakan pengelolaan pertamanan kota dan tempat pemakaman umum;
  8. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pertamanan dan tempat pemakaman;
  9. merencanakan dan melaksanakan pembangunan, peningkatan dan perawatan taman meliputi taman kota kabupaten, dan kota kecamatan, tugu dan gapura yang ada di kota kabupaten maupun dikota kecamatan, taman median jalan dan taman tepi jalan;
  10. mendata dan merencanakan pengadaan lahan, pembangunan dan peningkatan tempat pemakaman umum;
  11. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan tempat pemakaman umum;
  12. menyiapkan bahan rekomendasi teknis di seksi pertamanan;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pertamanan;
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan / atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman.

  1. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
  2. Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala perumahan dan kawasan permukiman;
  3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  4. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.