DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

STRUKTUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

  1. Kepala Satuan;
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Sub bagian Program dan Anggaran.
  1. Bidang Pembinaan Umum, ketentraman dan ketertiban membawahi :
  • Seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat;
  • Seksi Penegakan Perda dan Perkada;
  • Seksi Ketentraman dan ketertiban,
  1. Bidang Pengamanan dan Operasional, membawahi :
  • Seksi Pengamanan;
  • Seksi Operasional;
  1. Bidang Kebakaran, membawahi :
  • Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini;
  • Seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

KEPALA DINAS

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas ;

  • membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
  • Untuk melakasanakan tugas sebagaiaman dimaksud ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan  fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
  4. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
  5. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  6. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  7. pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  8. peningkatan sumberdaya perlindungan masyarakat;
  9. pelaksanaan mitigasi dan pencegahan bencana kebakaran;
  10. penanganan terhadap bencana kebakaran;
  11. penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
  12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
  13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
  14. penyelenggaraan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; dan
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Satuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam menyelenggarakan adminisitrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud ayat (1) Sekretariat satuan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
    4. pengelola dan pengendalian adminsitrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
    5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
    7. pelayanan teknis adminstratif kepada kepala satuan  polisi pamong praja dan kebakaran;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan satuan : dan
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan pelayanan admisnitrasi Umum, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat satuan;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana satpol PP dan Kebakaran;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
    10. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Subbagian program dan Anggaran mempunyai tugas
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program subbagian perogram dan anggaran;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan palayanan publik di subbagian program dan anggaran
    4. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
    5. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    6. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
    7. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
    8. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
    9. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
    10. Menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
    11. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
    12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
    13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian program dan anggaran dan keuangan; dan
    14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PEMBINAAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

  • Bidang Pembinaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  • Bagian Pembinaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pembinaan umum, ketentraman dan ketertiban umum;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan lindungan masyarakat;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi penegakan perda dan perkada;
  5. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bindang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pembinaan dan lindungan Masyarakat, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat;
  4. melaksanakan pembinaan bagi satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
  5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
  6. membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  7. menyelenggarakan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk perlindungan masyarakat dan penanganan bencana;
  8. membantu dalam penagggulangan bencana
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan dan lindungan masyarakat;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Penegakan Perda dan Perkada, mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Penegakan Perda dan Perkada;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penegakan perda dan perkada;
    4. menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan bupati untuk menunjang kegiatan penegakan hukum;
    5. melaksanakan pembinaan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum tentang peraturan daerah dan peraturan bupati;
    6. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan Perbup;
    7. melaksanakan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan bupati pada masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum;
    8. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan bupati;
    9. menyiapkan bahan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
    10. melakukan tindakan penyidikan dan tindakan adminsitrasi terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
    11. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
    12. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik serta kemampuan anggota satpol pp guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    13. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan dan kapasitas anggota satpol PP
    14. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
    15. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanan tugas pada seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
    16. melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Ketentraman dan Ketertiban, melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi ketentraman dan ketertiban;
    4. melaksanakan operasi penertiban terhadap tindakan dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik dengan menggunakan pendekatan persuasive maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan;
    5. menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    6. menyiapkan laporan kepada kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
    7. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait berkaitan dengan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    8. menyelenggarakan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi pamong praja guna terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi ketentraman dan ketertiban; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGAMANAN DAN OPERASIONAL

Bidang Pengamanan dan Operasional mempunyai tugas ;

  • melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan patroli, pengamanan, perlindungan asset pemerintah daerah, kediaman pimpinan dan pengawalan kedinasan pimpinan serta kunjungan kedinasan tamu daerah dan pengendalian sarana prasarana satuan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang pengamanan dan operasional mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pengamanan dan operasional;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengamanan dan operasional;
  3. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengamanan dan operasional;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

  • Seksi Pengamanan melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi Pengamanan;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengamanan;
    4. menganalisa peristiwa, kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
    5. melaksanakan penjagaan asset daerah dan objek vital daerah;
    6. membantu pengamanan dan pengawalan tamu bagi orang yang sangat-sangat penting termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
    7. menyusun program dan pelatihan peningkatan kompetensi dan kapasitas pengawalan Satpol PP;
    8. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengamanan; dan
    9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Operasinal melaksanakan tugas :
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Operasional;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi operasional;
    4. menganalisa peristiwa, kejadian menyangkut kegiatan sosial kemasyarakatan yang berdampak pada ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
    5. melaksanakan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
    6. membantu pengamanan dan penertiban penyelengaraan keramaian dan/atau kegiatan bersifat massal;
    7. melaksanakan pembinaan, penanganan dan penindakan bekerja sama dengan kepolisian terhadap oknum dan/atau kelompok pelanggar hukum;
    8. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengamanan asset daerah dan objek vital daerah;
    9. melaksanakan penertiban terhadap penyalahgunaan sarana dan prasarana umum;
    10. menyusun program dan menyelenggarakan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi operasional pengamanan satpol PP;
    11. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada operasional; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG KEBAKARAN

Bidang Kebakaran mempunyai tugas ;

  • melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam melaksanakan pencegahan, penyuluhan, pengendalian, operasional, penyelamatan, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penaganan kebakaran.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang pemadam kebakaran mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang kebakaran;
  2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kebakaran;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengedalian pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  4. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kebakaran; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  • Seksi Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  4. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
  5. melaksanakan pembinaan keselamatan dan kebakaran;
  6. melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pendataan terhadap seluruh sarana dan prasarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman kebakaran;
  7. melaksanakan pengaturan pelaksanaan tugas kesiagaan di pos maupun di tempat tugas yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  8. melaksanakan pengendalian kesiagaan dalam hal kualitas, dan kuantitas personil, alat komunikasi serta peralatan dan perlengkapan pemadam;
  9. melaksanakan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
  10. melaksanakan penyiapan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
  11. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  4. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola pertolongan pertama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  5. melaksanakan pengaturan pelaksanaan tugas kesiagaan di pos maupun di tempat  tugas yang berkaiatan dengan pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  6. melaksanakan peningkatan  kualitas dan kuantitas ketrampilan personil, dalam memanfaatkan dan perawatan peralatan kebakaran;
  7. melaksanakan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan kesiagaan alat komunikasi serta penyediaan data kebakaran;
  8. melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
  9. melaksanakan penyiapan Tim penyuplai bahan komponen pendukung operasi pencegahan dan pemadaman;
  10. melaksanakan penginventarisan kebutuhan serta penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemakaian bahan pemadam;
  11. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola penyuplaian bahan pemadam;
  12. melaksanakan penginventarisan, pemeliharaan dan pengawasan sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
  13. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta peningkatan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;
  14. melaksanakan pembinaan kualitas personil dalam bidang pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada pengendalian, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala satuan sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

  • Jabatan fungsional  terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
  • Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.