DINAS SOSIAL

STRUKTUR DINAS SOSIAL

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat  terdiri dari :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  1. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
  • Seksi Jaminan Sosial Keluarga
  1. Bidang Rehabilitasi Sosial
  • Seksi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
  1. Bidang Pemberdayaan Sosial
  • Seksi Pemberdayaan Perorangan Keluarga dan Masyarakat
  • Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
  1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
  • Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan
  • Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sosial;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  5. Pembinaan umum dan teknis di bidang sosial;
  6. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  7. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta menganalisis data untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
  8. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
  9. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
  10. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, dan masyarakat tidak mampu;
  11. Penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
  12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  13. Pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan/makam pahlawan;
  14. Pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial;
  15. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas sosial; dan
  16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial;
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan dan program di lingkungan dinas sosial.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat dinas mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
  3. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
  4. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
  5. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  6. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
  7. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas sosial;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian umum dan kepegawaian;
    2. menyiapkan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
    4. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
    5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
    6. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
    7. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
    8. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
    9. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
    10. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
    11. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian perencanaan dan keuangan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
  4. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan;
  5. menyusun rencana anggaran kegiatan dinas sosial bersama subbagian/seksi;
  6. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
  7. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
  8. menyusun program dan rencana kegiatan dinas sosial;
  9. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  10. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
  11. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas sosial;
  12. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

  • Bidang Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Perlindungan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, serta jaminan sosial keluarga.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang perlindungan jaminan sosial;
  1. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perlindungan jaminan sosial;
  2. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
  3. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perlindungan jaminan sosial; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
  4. merencanakan dan menentukan pengadaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
  5. menyiapkan bahan koordinasi penanggulangan bencana;
  6. membuat SOP tanggap darurat terhadap korban bencana;
  7. menyiapkan pembinaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
  8. mengkonsep bahan koordinasi bantuan korban bencana dan pemberdayaan keluarga, pengembangan sumber dana jaminan advokasi sosial dan pengembangan organisasi serta penyuluhan pembinaan partisipasi dan kesetiakawanan sosial;
  9. merencanakan sosialisasi aturan tentang pencegahan bagi korban bencana sosial kabupaten;
  10. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
  11. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
  12. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
  13. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
  14. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
  15. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
  16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
  17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas :
  1. melaksanakan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi jaminan sosial keluarga;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi jaminan sosial keluarga;
  4. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
  5. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

  • Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial meliputi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi :
  1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
  4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
  5. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  6. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
  8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, penyusunan dan fasilitasi bidang rehabilitasi sosial; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, melaksanakan tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  4. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
  5. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  6. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
  7. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  8. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, melaksanakan tugas :
    1. melaksanakan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
    2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
    3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
    4. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
    5. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
    6. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdangangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
    7. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila panti dan/atau lembaga;
    8. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
    9. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
    10. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
    11. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
    12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

  • Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi Pemberdayaan perorangan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan fungsi :
  1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  5. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
  6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, penyusunan dan fasilitasi bidang pemberdayaan sosial; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Masyarakat, melaksanakan tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pemberdayaan perorangan keluarga dan masyarakat;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pemberdayaan perorangan keluarga dan masyarakat;
  4. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
  5. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
  6. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan perorangan keluarga dan masyarakat; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, melaksanakan tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  4. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
  5. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
  6. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  7. mengelola taman makam pahlawan nasional kabupaten;
  8. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

  • Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Identifikasi, penguatan kapasitas, pendapmpingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi :
  1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
  4. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
  5. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
  6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, penyusunan dan fasilitasi bidang penanganan fakir miskin; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan, melaksanakan tugas :
  1. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
  2. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
  3. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
  4. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
  5. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan melaksanakan   tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  3. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi bantuan stimulant dan penataan lingkungan;
  4. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
  5. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas social:

  • Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada kepala Dinas Sosial.
  • Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.