Piru-Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Ny. Debby Tupamahu yang didampingi Penjabat Desa Neniari Hesty Waimese lakukan sosialisasi terkait bantuan sosial Beras Sejahtera (Rasta) kepada masyarakat penerima manfaat di Balai Desa Neniari.

Dalam sosialisasi tersebut Tupamahu menjelaskan kepada masyarakat penerima manfaat beras sejahtera di Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat memahami perbedaan antara Beras Rakyat Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rasta) yang diberikan kepada penerima manfaat di kabupaten Seram Bagian Barat.

Menurutnya, penyediaan rasta untuk masyarakat penerima manfaat tidak dibebankan biaya dan merupakan bantuan sosial. Bantuan Beras Rasta  di Kabupaten Seram Bagian Barat akan diberikan kepada 15.613 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.

Rincian perkecamatan diantaranya; Kecamatan Kairatu sebanyak 1.045 KK, Kecamatan Manipa 648 KK, Kecamatan Taniwel Timur 568 KK, Kecamatan Taniwel 1.251 KK, Kecamatan Elpaputih 426 KK, Kecamatan Amalatu 736 KK, Kecamatan Seram Barat 1.642 KK, Kecamatan Inamosol 630 KK, Kecamatan Kairatu Barat 629 KK, Kecamatan Huamual 4.504 KK, dan Kecamatan Huamual Belakang 3.536 KK.

“Saya telah jelaskan kepada penerima manfaat pada kegiatan sosialisasi beras rasta di tiap desa bahwa beras rasta ini diberikan cuma-cuma tanpa dibayar atau alias gratis diberikan kepada masyarakat. Sebab rasta adalah bantuan sosial. Karena Pemerintah Pusat telah mengubah skema penyaluran beras sejahtera dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan. Terkait penyalurannya pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat akan segera menyalurkan beras sejahtera tahun 2018 pada tiga tahapan penyaluran” jelas

Katanya pula, saat ini perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat sangat besar. Untuk itu, dinas sosial harus melakukan verifikasi terhadap masyarakat penerima manfaat, hal ini disebabkan situasi dilapangan banyak masyarakat yang mengeluh karena belum mendapatkan bantuan sosial. Sehingga diharapkan lewat verifikasi ini adanya data yang valid terhadap masyarakat penerima manfaat, karena sangat sulit masyarakat dapat melapor bahwa kehidupannya sudah sejahtera.

Untuk itu, dinas sosial harus lebih teliti lagi memverifikasi data masyarakat yang sudah sejahtera dan data masyarakat penerima bantuan sosial agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tertuju pada masyarakat yang belum sejahtera (masyarakat miskin).

“Kadang masyarakat tidak jujur mengatakan bahwa kehidupannya sudah sejahtera, padahal dia adalah seorang pengusaha, pegawai negeri sipil, atau orang-orang yang memiliki usaha kelompok yang besar. Untuk itu, Bupati SBB mengharapkan agar bantuan sosial pemerintah pusat dapat terfokus kepada masyarakat yang benar-benar miskin” tegas Tupamahu.

LEAVE A REPLY