PIRU-Bertempat di lantai tiga kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Jumat (5/4/2019).

Bimtek yang dimaksud adalah tentang “Manajemen Pemerintahan Desa dan Pelatihan Aparatur Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

Adapun Bimtek ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa agar lebih profesional dalam Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa dengan segala aturan pelaksanaannya, desa diberikan kesempatan untuk mengurus dan mengatur Pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat Desa melalui kewenangannya.

Dengan adanya pemberian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah kepada masing-masing desa maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam manajemen dan pengelolannya sesuai Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

Untuk alokasi dana DD 2019 ini mengalami peningkatan 17% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 103.750.347.000 untuk 92 desa se-kabupaten SBB. Sedangkan ADD juga  mengalami peningkatan untuk tahun ini sebesar 3,3 % di angka Rp. 63.488.733.758 dari tahun 2018.

Kegiatan ini diawali laporan Ketua Panitia, dan kemudian di buka secara simbolis oleh Assisten Tiga Bupati bidang administrasi umum dan kepegawaian mewakili Bupati Seram Bagian Barat.

Asisten Tiga Bupati bidang administrasi umum dan kepegawaian mewakili Bupati Seram Bagian Barat memberi sambutan dan membuka kegiatan

Dalam awal sambutannya beliau mengapresiasi Pemdes sebagai pelaksana kegiatan ini. Beliau melanjutkan “SDM yang handal, kreatif dan profesional memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan  fungsi sebagai aparatur pemerintah di desa, sehingga kompleksitas permasalahan desa dapat diminimalisir. Kepala desa selaku pimpinan pemerintah desa harus mampu mewujudkan visi dan misinya melalui tugas dan fungsi yang didukung oleh perangkat desa.”

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa harus mampu dan profesional juga dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa”, Beliau menambahkan.

Menutup sambutan dalam harapannya beliau menyampaikan, “Dengan peningkatan DD dan ADD, maka diharapkan aparatur pengelola keuangan di desa harus profesional sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari jeratan hukum.”

Pemberian Materi oleh BPKP provinsi Maluku

Adapun Narasumber dalam Kegiatan ini berasal dari BPKP Provinsi Maluku, Inspektorat Daerah dan DPMD SBB. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dalam dua hari serta dihadiri serta diikuti oleh Camat, kepala desa, pendamping desa dan pendamping teknis atau operator desa.

LEAVE A REPLY