PIRU-DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 di gedung balai Rakyat DPRD Seram Bagian Baratjalan Trans Seram.

Dalam sambutan Bupati Seram Bagian Barat Drs. M.Yasin Payapo,M.Pd mengatakan dalam kebijakan pendapatan daerah tahun 2018 yang dianggarkan merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, dimana pendapatan tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.034.182.249.992  (satu triliun tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan.

Katanya pula, sementaraa pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp. 30.143.162.094.00 (tiha puluh miliar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah). Dana perimbangan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2017 tentang APBN tahun 2018, dana perimbangan tahun 2018 dianggarkan dan disepakati sebesar Rp. 904.839.979.000.00 (Sembilan ratus empat miliar delapan ratus tigas puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk pendapatan lain-lain yang sah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 99.199.108.898.00 (sembilan puluh Sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dana penyesuaian dan otonomi khusus ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 85.786.000.00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian kebijakan belanja daerah tahun 2018, dianggarkan sebesar Rp. 1.042.182.249.992 (satu triliun empat puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta   dua ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratusan, sembilan ratus embilan puluh) dengan demikian rincihannya sebagai berikut: belanja tidak langsung, dimana belanja tidak langsung tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 571.4“.053.896.00 (lima ratusan tujuh puluh satu miliar empat ratus sebelas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Belanja tidak langsung pada tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp. 470.771.196.096.00 (empat ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh enam rupiah).

Dengan demikian belanja daerah tahun 2018 berada pada posisi deficit, yangdisebabkan karena pendapatan sebesar Rp. 1.034.182.249.992 (satu triliun tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) lebih kecil dari belanja Rp. 1.042.182.249.992.00 (Satu triliun empat puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua rupiah) atau deficit belanja sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Deficit ini dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran tahun angggaran sebelumnya (SILPA). Kebijakan pembiayaan, pengganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan relasi anggaran tahun anggaran 2017, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

daerah tahun 2018 yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah.) tegas Bupati.

LEAVE A REPLY