PIRU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Palipurna dalam rangka mendengar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Prafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2018 diruang rapat gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Jln. Trans Seram.

Menurut Bupati Seram Bagian Barat ketika membacakan sambutannya didepan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mengatakan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2018 disusun oleh Pemerintah daerah sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2018.

Katanya pula, penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 didasarkan pada prinsip sebagai berikut; sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, tepat waktu memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, pasrtisipasi, dengan melibatkan masyarakat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2018 terdiri dari (Kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah) yang merupakan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2018. Arah kebijakan ini telah di singkronisasikan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam RKP tahun 2018 (RPJM 2015-2019) dengan tema memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Jelas Bupati Seram Bagian Barat.

Lanjutnya, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJM 2015-2019 dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi keterkaitan nawa cita dengan dimensi pembangunan.

Nawacita merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi-misi presiden dan wakil presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJM 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yaitu, norma pokok pembangunan kabinet kerja, tiga dimensi pembangunan (pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan dan pembangunan pemerataan kewilayaan), kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung (pembangunan politik, hukum dan pertahanan/keamanan).

Singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018. KUA dan PPAS Kabupaten Seram Bagian Barat perpedoman pada RKPD Kabupaten Seram bagian Barat tahun 2018 yang telah di singkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 untuk diarahkan pada pembangunan dan pengembangan sektor unggulan dan strategis seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Pembangunan dan pengembangan ketiga sektor ini kemudian akan didukung dan ditopang dengan pembangunan infrastruktur daerah berbasis potensi wilayah dan konektivitas antar wilayah. Jelas Bupati Seram Bagian Barat.

LEAVE A REPLY