Piru- Bupati Seram Bagian Barat Bupati SBB. Drs. Moh.Yasin Payapo. S.Pd, M.Pd, Sekda SBB, Mansur Tuharea. S.H, M.M dan Para Pimpinan OPD jajaran Pemda SBB, menghadiri Rapat Paripurna ke-4 masa sidang I Tahun Sidang 2020/2021 dengan agenda Penandatanganaan nota kesepakatan anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten SBB diruang sidang DPRD Kabupaten SBB.

Rapat Paripurna ke-4 masa sidang I Tahun Sidang 2020/2021dipimpin oleh Ketua DPRD Kab, SBB, Abd Rasyid Lisaholet S. Pi, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Arifin Podlan Grisya dan Wakil Ketua II DPRD, La Nyong. Senin 28/09/2020

Ketua DPRD Kab, SBB, Abd Rasyid Lisaholet S. Pi ketika membuka rapat paripurna mengatakan terkait dengan perubahan APBD, Pasal 162 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD, disajikan secara lengkap penjelasan mengenai perbedaan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

“Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan Capaian target kegiatan yang harus kinerja program dan ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.” Jelas Ketua DPRD.

Katanya pula, Kepada DPRD beberapa waktu yang lalu dan telah dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.Hal ini untuk benar-benar menjadikan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai Dokumen perencanaan Anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kita sampai pada penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Angaran 2020 antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2020 antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd dalam smabutannya mengatakan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati ini, merupakan akumulasi aspirasi masyarakat baik yang disampaikan melalui DPRD maupun melalui Pemerintah Daerah. Dengan harapan bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2020 ini dapat tercapai dengan baik.Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2020, diserahkan kepada Dewan Yang Terhormat untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.

“Perlu juga Saya sampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah, dalam pembahasan bersama telah sepakat terhadap beberapa hal penting dalam kaitannya dengan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.1.081.624.629.767,- (Satu Triliun, Delapan Puluh Satu Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta, Enam Ratus Dua Puluh SembilanRibu, Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), disepakati berubah menjadi Rp.985.661.799.384,30,- (Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Milyar, Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu, Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah, Tiga Puluh Sen), atau berkurang sebesar Rp.95.962.830.382,70 (Sembilan Puluh Lima Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu, Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah, Tujuh Puluh Sen) atau 8,87 persen.” Ungkap Bupati.

Lanjutnya pula, Belanja Daerah Belanja Daerah sebelum Perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.120.885.306.498,- (Satu Triliun, Seratus Dua Puluh Milyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta, Tiga ratus Enam Ribu, Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), disepakati berubah sebesar Rp.1.075.777.417.513,27 (Satu Triliun, Tujuh Puluh Lima Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Tujuh Belas Ribu, Lima Ratus Tiga Belas Rupiah, Dua Puluh Tujuh Sen). Dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp.28.593.831.500,- (Dua Puluh Delapan Milyar, Lima ratus Sembilan Puluh Tiga Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Lima Ratus Rupiah) dari semula dianggarkan sebesar Rp.590.897.018.184,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Milyar, Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Delapan Belas Ribu, Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp.619.490.849.684,- (Enam Ratus Sembilan Belas Milyar, Empat Ratus Sembilan Puluh Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu, Enam ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Kenaikan Belanja Tidak Langsung ini disebabkan karena Realokasi Anggaran untuk Penanganan COVID-19 dari Belanja Langsung ke Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.56.250.773.000,- (Lima Puluh Enam Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Langsung Belanja terjadi pengurangan sebesar Rp.73.701.720.484,73 (Tujuh Puluh Tiga Milyar, Tujuh ratus Satu Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu, Empat ratus Delapan Puluh Empat Rupiah, Tujuh Puluh Tiga Sen) dari anggaran semula sebesar Rp.529.988.288.314,- (Lima Ratus Dua
Puluh Sembilan Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu, Tiga Ratus Empat Belas Rupiah), menjadi Rp.456.286.567.829,27 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Milyar, Dua ratus Delapan Puluh Enam Juta, Lima ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah, Dua Puluh Tujuh Sen).

“Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan berkurangnya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, tapi kita masih bisa berbangga oleh karena Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat tambahan dana sebesar Rp.27.905.745.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar, Sembilan ratus Lima Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Dana Insentif Daerah Tambahan ini, dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi kekurangan alokasi anggaran untuk pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi Pandemi СOVID-19 yang berjumlah 13.566 Kepala Keluarga.” Kata Bupati

Belanja Daerah yang disepakati dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, telah disesuaikan dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor: 13 Tahun 2006 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PERMENDAGRI Nomor: 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

LEAVE A REPLY