Piru-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SBB menggelar sidang Paripurna yang di gelar di Ruang sidang Paripurna DPRD dengar laporan pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten SBB tahun 2019.

Usai Sidang paripurna Ketua DPRD Kabupaten SBB Rasid Lisaholy.S.PI, yang di temui media menjelaskan laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2019, pertanggungjawaban ini adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan.

“Pertanggungjawaban sebelum akhir tahun dan tahun sesudahnya itu berarti dari hasil paripurna hari ini, DPRD akan Menindaklanjuti dengan pembahasan nanti dan dari pembahasan itu baru kita dapati penggunaan anggaran yang sudah di serah habis dalam pemakaiannya selama setahun, itu nantinya akan berakhir di keputusan fraksi masing – masing dari Kita akan temukan terkait dengan apa yang kita bicarakan bersama-sama dengan pihak Pemeintah.”, ujar lisaholy

Lanjutnya, “Andaikan memang ada hal-hal yang memang harus ditanyakan oleh fraksi pasti nanti mereka bertanya untuk Pemerintah dan pemerintah harus menjawab terkait dengan dokumen yang telah dipersiapkan. Pihaknya sangat merespon dan mendukung terhadap apa yang menjadi kegiatan pemerintah untuk Bagaimana menjawab ketahanan pangan, intinya mengedukasi masyarakat bahwa pemerintah saja bisa berbuat untuk membuat kebun itu berarti contoh untuk kita semua masyarakat untuk marilah kita berpikir untuk membuat kebun.

“Dalam kondisi pandemi yang makin sulit ini, alternatif terakhir mungkin hari ini kita tidak membeli beras tetapi ada Singkong Dan mungkin seperti itu, sehingga kita sangat merespon apa program yang Pemerintah daerah yang tadi dicanangkan oleh pak gubernur. sejak awal pihaknya sudah menyampaikan sebagaimana yang kita harapkan bersama baik itu pemerintah maupun masyarakat pemerintah daerah ini harus benar dia berhasil tingkat keberhasilan itu tadi dari kinerja dan kemudian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu WDP”, katanya Lisaholy

Untuk itu, pada tahun ini pun juga sebagaimana yang tadi laporan Bupati dan insya Allah kita kejar sama-sama pemerintah daerah dan DPRD secara kelembagaan melakukan perubahan sistem, pemerintah daerah untuk segera keluar dari WDP dan masuk WTP karena target kita yang penting pada pencapaian itu mungkin pemerintah daerah akan mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat kita sehingga harus dikejar.

Mengakhiri keterangannya pada sejumlah media Lisaholy menyampaikan bahwa” mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan upaya fungsi DPRD akan mengawasi pemerintahan sebagaimana juga dengan pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka akan mencapai tujuan bersama. Tutup Lisaholy

LEAVE A REPLY