DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) gelar Rapat paripurna dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019  di pimpin langsung oleh Ketua DPRD SBB.Drs.Julius.M.Rotasouw. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD SBB Gunung Malintang Kota Piru, Senin 09/09/2019.

Paripurna ini di hadiri oleh Bupati SBB. Drs.H.Moh.Yasin Payapo.M.Pd, Ketua DPRD SBB Drs.Julius.M.Rutasouw, Sekda SBB.H.Mansur Tuharea, SH, 20 Anggota DPRD dan pimpinan OPD lingkup pemkabSBB.

Bupati SBB M.Yasin Payapo Dalam sambutannya menyampaikan Prioritas Palfon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

“Namun, berbagai catatan kritis oleh DPRD SBB selama proses pembahasan agar menjadi  perhatian serius Pemerintah Daerah. Terutama Organisasi Perangkat Daerah ( OPD), guna lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.” Ujar payapo.

Sesuai kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk saling memberi dukungan, kontribusi sesuai sesuai kewenangannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga tahapan evaluasi. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya selain menjadi tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi, KUA PPAS APBD TA 2019 yang telah disepakati yang merupakan akumulasi aspirasi masyarakat, yang menjadi acuan bagi Pemda dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran yang dituangkan dalam rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019.” Sebut payapo.

Penetapan KUA PPAS APBDP SBB tahun 2019 Berdasar pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang terakhir dirubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah dan Permendagri No.38 Tahun 2018 Tentang pedoman penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019.

LEAVE A REPLY