Piru- Kapolres Seram Bagian Barat Polres Seram Bagian Barat AKBP. Bayu Tarida Butar Butar.S.Ik membuka kegiatan duduk bacarita Kamtibmas bersama Komunitas Adat Negeri Hatutelu Piru yang berlangsung di Café GR Piru. Turut hadir pula pada kegiatan tersebut Kepala Kesbang Pol.Kab.SBB H.Saban Patty.S.Sos

Kapolres dalam sambutannya mengatakan beberapa hari yang lalu saya telah menerima surat dari Komunitas Adat Negeri Hatutelu untuk melakukan audens sehingga kami melaksanakan kegiatan Duduk Bacarita Kamtibmas untuk menyerap informasi dan masukan masyarakat adat desa Piru terkait dengan masalah kamtibmas agar dapat ditindaklanjuti.

Dari diskusi yang elot tersebut ada beberapa pertanya dari masyarakat diantaranya Agus Latusia yang mempertanyakan permasalahan hak ulayat masyarakat negeri Piru telah melalui proses pentahapan dengan cara menyurati Pemerintah Desa dan BPD serta kepada Kapolres SBB.

Kemudian Persoalan perijinan tambang kobar oleh Mantan Kepala Desa Piru Michael Kukupessy pada tahun 2014 kepada PT. Manusela Prima Mining dengan massa kontrak delama 30 tahun. Namun tidak ada kesepakatan dengan masyarakat Negeri Piru terkait dengan pendapatan yang diberikan oleh perusahan kepada Pemerintah Negeri Piru.

Tambahnya” Sejak bulan Juni 2020 aktifitas pertambangan di gunung kobar Dusun Taman jaya telah beroperasi. Untuk itu, dirinya meminta agar dilakukan pergantian pejabat Kepala Desa Piru karena kinerja yang buruk dan sifat tertutup terhadap warga masyarakat Desa Piru, selain itu, Adanya pihak ketiga yang melakukan adudomba terhadap masyarakat Negeri Piru.

Hal senada juga diutarakan oleh Berce Sekerone dimana menurutnya kami tidak pernah menolak investor yang masuk di Kabupaten SBB karena hal tersebut memiliki nilai-nilai positif yang baik kepada masyarakat. Tetapi harus ada tranparansi terkait dengan pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam yang ada di hak ulayat Negeri Piru sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang ada.

Kami telah menyurati Pemerintah Negeri dan BPD Desa Piru namun tidak ada tanggapan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Piru dan BPD sehingga kami menyurati Bapak Kapolres sebagai mediator untuk melakukan audens. Saya juga menyesalkan Protap Pengamanan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Piru pada saat pelaksanaan rapat dengan Pemerintah Desa Piru namun diintervensi oleh pihak ketiga sehingga terjadi pertengkaran mulut. Unttuk itu, saya berharap kepada Pemerintah daerah agar mengevaluasi Pejabat Kepala Desa Piru terkait dengan masalah pengelolaan dan transparansi penggunaan DD dan ADD. dan kepada Kapolres agar dapat menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Piru terkait dengan Penyimpangan Dana ADD dan DD oleh Pejabat Kepala Desa Piru.

Lanjut pendapat dari Agustinus Nindatu” Pengelolaan pertambangan harus melalui kesepakatan dengan masyarakat adat Desa Piru yang mempunyai hak ulayat. Dimana dirinya mempertanyakan kontrak lokasi pertambangan antara PT. MPM dan Pemerintah Negeri Piru yang saat itu dijabat Michael Kukupessy tidak sesuai dengan prosedur hukum karena massa jabatan Kepala Desa Piru Michael Kukupessy telah selesai pada Tahun 2003 namun dalam kontrak tersebut di laksanakan pada Tahun 2006.

“Kepala Desa tidak mempunyai hak untuk menandatangani kontrak kerja karena hal tersebut merupakan kewenangan kesatuan masyarakat adat Desa Piru. Saya Kapolres SBB agar dapat memberikan solusi dan sebagai mediator sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan” Pinta Nindatu

Nandatu meminta agar Kapolres segera menghentikan aktifitas pertambangan di Gunung Kobar untuk sementara, merekomendasikan kepada Pemerintah Negeri Piru untuk memanggil Pengelola guna memperesentasekan proyek pertambangan tersebut kepada masyarakat.

Menanggapi pertanyaan Masyarakat dalam duduk bacarita kamtibmas tersebut, Kepala Kesbang Pol Kabupaten SBB H.Saban Patty.S.Sos akan menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati SBB untuk di tindaklanjuti. Terkait dengan pengelolaan pertambangan harus menyesuaikan dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalah pahaman oleh warga masyarakat.

Sementara itu, Kapolres SBB AKBP Bayu Tarida Butar Butar menyampaikan bahwa penutupan tambang harus melalui proses pengkajian sesuai dengan mekanisme dan pertimbangan hukum yang jelas, BPD merupakan representasi dari seluruh warga masyarakat.

Untuk itu, dirinya meminta kepada masyarakat Desa Piru agar menghormati tokoh-tokoh adat yang ada Permasalahan ini akan saya sampaikan dalam Forum Pimpinan Daerah Kab. Seram Bagian Barat. Terkait legalitas perijinan kami akan melakukan kordinasi dengan Dit.Reskrim Polda guna mengetahui kepastian dan legalitas perijinan yang di kantongi oleh Perusahan. Keabsahan tanda tangan Perjanjian Kontrak (Pelepasan Hak) oleh Mantan Kepala Desa Piru akan di tindaklanjuti.

LEAVE A REPLY