Piru – Kembali menggandeng Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Presentasi Draft Laporan Akhir Kegiatan Pendataan ulang/Updating Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seram Barat, Kairatu dan Kairatu Barat tahun 2019 dan Kegiatan Zona Nilai Tanah/Penentuan NJOP PBB-P2, bertempat di Aula lantai 3 Kantor Bupati .

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam Undang – undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed-list system.

Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan memberikan diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota dengan berbagai pertimbangan. Pertama secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas,objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.

Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax.

Asisten 2, H. Adjait, SH, MH

Plt Asisten 2 Setda dalam sambutannya mewakili Bupati SBB mengharapkan agar kegiatan ini nantinya dapat mewujudkan satu data wajib pajak yang berguna bagi jajaran dinas, badan, instansi maupun para stakeholders di kabupaten ini.

“Saya berharap kiranya kegiatan ini dapat mencapai tujuan sebagai wadah komunikasi dalam bentuk koordinasi penyelenggaraan kegiatan updating data wajib pajak PBB-P2, ciptakalnlah ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, komprehensif dan terpadu sampai dengan tingkat wilayah terkecil, serta kebutuhan dan ketersediaan data, dan juga pemanfaatan data”. Harap Beliau.

LEAVE A REPLY