PIRU- Dengan adanya peraturan  resmi Pemerintah pusat  untuk menerbitkan Peraturan Penganti UU (Perppu) untuk mengantikan UU 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Alasan dikeluarkannya Peraturan Penganti UU karena dianggap masih  ada kegiatan ormas yang bertentagan dengan pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, perppu ini diterbitkan untuk membatasi kewenangan ormas, dan untuk merawat persatuan dan kesatuan, bangsa”.

Keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam menerbitkan Perpu Ormas yang bertentangan dengan Pancasila mendapat respon positif dari Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Seram Bagian Barat, La Maaruf Tomia,S.Pd.

Menurutnya, kebebasan tidak berarti bebas sepenuhnya, tetapi kekebasab yang sesuai rel dan dilindungi oleh undang-undang, karena ini merupakan hakekat kebangsaan dan bernegara dalam bingkai NKRI.

“Prinsipnya GP Ansor Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung sepenuhnya Perpu tentag Ormas, karena Perpu itu bertujuan untuk mengatur ormas sesuai dengan konstitusi. Itulah  bukti negara hadir utk menjaga konstitusi dan  empat pilar kebangsaan kita. Kebebasan itu harus diatur, tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang sesuai rel dan dilindungi undang-undang,” Tegas Tomia.

LEAVE A REPLY