Piru – Dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan dan menghadirkan perwakilan panitia pemilihan kepala desa sepertinya gelombang perta dari 51 desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak bertempat di aula kantor Bupati lantai 3, Rabu (18 -12- 2019).

Demokrasi dalam konteks pemilik kepala desa (pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangannnya dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal usul serta hak adat istiadat setempat.

Asisten 1 bidang Pemerintahan, Ir Zeth Selanno yang mewakili Bupati membuka acara dimaksud mengatakan bahwa kita telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu,  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang BPD,  Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Saniri. Dari kelima peraturan daerah ini hanya dapat dilaksanakan adalah pemilihan kepala desa serentak dikarenakan peraturan daerahnya telah lengkap sedangkan untuk pemilihan raja atau pemerintah negeri belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan daerah tentang Penetapan Negeri atau Desa Adat. Dalam pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama ini diikuti oleh 51 desa dari 92 desa yang ada di wilayah Kabupaten ini.

Hingga kini 86 desa yang dipimpin oleh penjabat kepala desa dan hanya 6 desa yang masih dipimpin oleh kepala desa definitif, berarti pemerintah daerah wajib melaksanakan pemilik kepala desa sehingga tersedia kepala desa yang definitif sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya.

” Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama  telah dimulai sejak Oktober 2019 yakni tahapan persiapan, tahapan pencalonan serta tahapan pemilihan sampai pelantikan akan dilanjutkan pada bulan Februari sampai bulan April 2020. Pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama ini akan diikuti oleh 51 Desa dari 92 Desa yang ada” lanjut Mantan Kepala Bappeda ini.

Bimbingan teknis yang dilaksanakan saat ini akan memberikan acuan dan arah tentang pemilik kepala desa serentak melalui tahapan pemilihan dari pemilih, pemungutan suara, pemungutan suara dan pelaporan hasil pemilihan serta pelantikan kepala desa definitif. Diharapkan nantinya pada saat pemilihan kepala desa definitif dapat tercipta situasi yang kondusif, aman dan nyaman menuju pembangunan desa dan kabupaten yang lebih baik.

 

LEAVE A REPLY