PIRU-Setelah era Otonomi Daerah berlangsung, perlahan kewenangan pemerintah pusat mulai beralih secara bertahap kepada pemerintah daerah dalam hal mengelola dan memajukan daerahnya masing-masing. Meski demikian pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, dirasa masih butuh banyak upaya penyempurnaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui desentralisasi fiskal melalui penerimaan Pajak dan Retribusi daerah. Penerimaan melalui Pajak merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang kemudian akan dijadikan instrumen pembiayaan operasional bagi pelayanan bagi masyarakat.

Mengingat peran penting pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat sendiri sebagai pelaku sekaligus penikmat pajak mesti selalu diberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan Retribusi, serta turut diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya itu.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (Pemda SBB) sendiri masih sangat tergantung pada pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi ini, karena masih merupakan sumber pendapatan terbesar daerah ini. Adapun pendapat dari sektor ini pada tahun 2017 menyentuh angka Rp.15,3 M dan 2018  sebesar Rp.15,7 atau sekitar lima puluh tujuh persen (57) dari total potensi pendapatan.

Angka ini masih tergolong rendah, oleh karena itu Pemda SBB berencana melakukan beberapa langkah strategis guna mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi serta sumber pendapatan lain yang sah. Salah satu langkah tersebut antara lain dengan mengadakan “Sosialisasi Peraturan Perundangan Pajak dan Retribusi Daerah” yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Kab SBB, dengan mengundang pengusaha (hotel, restoran, hiburan dll),
PPAT/Notaris, tokoh masyarakat/agama, Camat, Kepala Desa dan Dusun khususnya yang ada di wilayah kecamatan Seram Barat, Kairatu Barat dan Kairatu yang ditargetkan sebanyak 200 orang peserta.

Kegiatan yang dibuka oleh perwakilan Bupati ini akan berlangsung dalam dua hari, dimana pada Kamis (11/07/2019) acara pembukaan sekaligus sosialisasi sesi pertama bertempat di gedung serba guna penginapan Mentari Piru akan diikuti oleh 100 peserta dan hari kedua Jumat (12/07/2019) akan dilaksanakan di kantor kecamatan Kairatu Barat dengan jumlah peserta 100 orang sisanya.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Drs. Achiles A. Siahaya, Aj.Ak mewakili Bupati membuka Sosialisasi.

Drs. Paulus CH. Pical, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Kab SBB saat ditemui di lokasi kegiatan turut menyampaikan “tujuan sosialisasi ini dibuat adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan semua elemen karena pajak ini dimulai dengan pemahaman kalau sudah ada pemahaman maka akan berlanjut dengan partisipasi membayar pajak secara benar.”

“Regulasi-regulasi di daerah ini sudah cukup tapi dalam tataran implementasi masih kurang, nah ini bagian dari bagaimana kita memacu masyarakat membayar pajak dengan terlebih dahulu memprioritaskan pamahaman mereka. Tiap tahun kegiatan ini dilaksanakan tetapi kemampuan daerah dalam menyampaikannya kepada masyarakat secara luas juga terbatas. Tahun ini kita prioritaskan kegiatan pada kecamatan Seram Barat, Kairatu dan Kairatu Barat, dan untuk tahun depan kita akan ekspansi ke kecamatan-kecamatan lain”, Sambung beliau.

Pical kemudian menambahkan, “ketiga kecamatan ini merupakan daerah-daerah potensial sehingga partisipasi masyarakat betul-betul jadi maka pemasukan daerah akan semakin besar. Ini merupakan prioritas kita, lalu berikutnya pembenahan-pembenahan ke dalam masih perlu terutama dengan mendengar masukan-masukan dari  masyarakat tentang apa sih yang kita daerah sudah buat dan apa yang belum dibuat, karena itu juga penting sebagai masukan kita membuat pembenahan, panataan sistem perpajakan di daerah ini ke arah yang lebih baik.”

Beliau melanjutkan perjalanan “strategi pajak ini kan cuma ada dua yakni intensifikasi dan ekstensifikasi, kita mau ekspan pajak karena sesuai dengan kewenangan daerah, undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah, oleh karena itu setelah memberi pamahaman melalui sosialisasi ini dan kemudian ditingkatkan ke tahap pengawasan agar pungutan atau penarikan pajak dan retribusi ini akan optimal. Ke depan kita akan mengadakan kerjasama-kerjasama dengan BPN, Akta Notaris untuk melihat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian juga dengan Bank-bank agar pembayaran Pajak dan retribusi dapat dilakukan secara online”.

Dalam harapannya Pical mengatakan “kiranya dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat khususnya para pengusaha makin memiliki kesadaran tinggi untuk aktif membayar pajak dan retribusi karena hasilnya nanti akan menjadi faktor penentu dalam memperlancar pembangunan di daerah ini, yang tentunya akan berdampak balik bagi mereka sendiri. Dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati melalui sambutannya tadi, kirannya bagi OPD-OPD terkait yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak serta retribusi untuk lebih gencar bekerja guna meningkatkan nilai presentasi pendapat melalui pungutan pajak dan retribusi.”

Para hadirin yang mengikuti acara pembukaan sosialisasi.

Turut hadir dalam acara, mewakili Bupati, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Drs. Achiles A. Siahaya, Aj.Ak, Asisten Sekretaris Daerah dan para pimpinan OPD.

LEAVE A REPLY