PIRU-Banyaknya aset daerah yang belum terinventarisasi dan dikelola dengan baik kerap menjadi persoalan di kemudian hari. Tak terkecuali berbagai aset daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berbagai kasus pun kerap mencuat terkait persoalan tersebut. Dari rebutan lahan antara pemerintah daerah versus masyarakat sampai pada ranah pengelolaan yang tidak sesuai dengan regulasi yang menaunginya.

Sistem Pengelolaan aset di Kabupaten SBB harus diperbaiki karena merupakan penyumbang terbesar dan yang signifikan terhadap opini BPK yang selama ini dipandang disclaimer, hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. SBB Drs. Ridwan Mansur, MM dalam sela-sela Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kamis (25/04/19).

Melalui sosialisasi ini, beliau berharap akan menumbuh kembangkan Sumber Daya Manusia yang mempuni di Kab. SBB terutama dalam hal pengelolaan aset yang berada pada setiap OPD.

“Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kompetensi mengenai regulasi pedoman pengelolaan barang milik daerah agar aset daerah terkelola baik” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman peserta mengenai tugas dan tanggung jawabnya sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Pengurus Barang.

BPKAD melalui Bidang aset telah melakukan perbaikan-perbaikan dari tahun sebelumnya terkait dengan inventarisasi aset dengan sudah menarik dan meyelesaikan sebagian besar aset yang selama ini bermasalah, pengkodean barang serta pencatatan aset.

Dengan adanya pengelolaan yang baik beliau berharap, pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil akhir 2018 hasil pemeriksaan 2019 Kab. SBB keluar dari kategori disclaimer menjadi kategori Wajar tanpa pengecualian.

Komitmen bersama sangat diperlukan antara pimpinan dalam hal ini Bupati dengan setiap OPD serta Pimpinan OPD dengan pengurus barang terkait dengan cara menginventarisasi barang, pencatatan barang, pelaporan per triwulan secara rutin sehingga persoalan yang selama ini dialami bisa teratasi.

Lebih lanjut beliau katakan, SDM merupakan salah satu faktor sehingga kurang berkualitasnya suatu laporan yang diinginkan selama ini.

Beliau juga ingatkan kepada seluruh pengguna barang dan pengurus barang pada tiap-tiap OPD agar bersama-sama membangun sistem pengelolaan barang dengan saling mendukung, jangan mementingkan ego masing-masing akibatnya pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam sehari bisa berhari-hari sehingga berdampak juga pada pelaporan aset.

LEAVE A REPLY